Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Seperti kita ketahui, Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang kaya, apalagi nikel sekarang ini menjadi primadona. Namun, jika kita lihat dari PAD-nya, sebagian besar bersumber dari dana transfer daerah yang mencapai 64%. Hal ini menjadi masalah, mengingat Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang kaya, tetapi PAD-nya rendah,” tuturnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (13/11/2024).
Selain itu, Doli menekankan pentingnya koordinasi yang aktif antara perangkat daerah. Semua pihak, menurutnya, harus terlibat dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan PAD Sulawesi Tenggara.
“Seperti yang disampaikan oleh PJ Gubernur, usulan-usulan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur dan menentukan kebijakan sangat penting. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pajak kendaraan bermotor, kesehatan, dan lainnya,” tegas Doli.
Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa regulasi di tingkat nasional harus terintegrasi dengan kebijakan teknis di daerah. Ia berharap kedepan akan ada sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tadi dapat menjadi pertimbangan bagi kami (Baleg DPR RI) dalam menyusun Prolegnas mendatang. Sinergi antara pusat dan daerah merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran, serta berdampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.