Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti fenomena penyerapan anggaran kementerian yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Menurut Huda, hal ini terjadi karena adanya celah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Huda mengatakan, jika masalah ini tidak segera diatasi maka serapan anggaran yang tinggi di akhir tahun akan terus berulang setiap tahunnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
“Kalau mau dievaluasi secara menyeluruh Pak Menteri, Pak Wamen, ada problem pada level perencanaan, skenario atau strategi pelaksanaan dan monitoringnya. Saya membayangkan kalau level ini selesai sebenarnya forum begini kira-kira kita akan disuguhi sebuah data serapan November kira-kira sudah 90 persen,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya masalah ini bukan hanya terjadi di Kementerian Perhubungan saja, tetapi hampir di seluruh kementerian yang ada. Oleh karena itu, menurutnya, komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, strategi pelaksanaan, dan monitoring harus menjadi perhatian utama ke depannya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap tahunnya, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran seharusnya bisa dilakukan dengan mudah. Terutama pada Kementerian Perhubungan yang dinilainya diisi oleh para pejabat yang telah bergelut lama di bidang tersebut.
Ia berharap, ke depannya, model pelaksanaan anggaran APBN bisa semakin baik. Namun, untuk mewujudkan itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
“Jadi kita sangat berharap model pelaksanaan dari anggaran APBN kita semoga semakin baik ke depan. Tentu ini butuh komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan bahwa hingga awal November 2024 serapan anggaran Kementerian Perhubungan baru menyentuh angka 61,67 persen dari total anggaran Rp45,42 triliun. Hal tersebut lantas mendapat sorotan dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR lantaran sisa waktu pengerjaan APBN 2024 yang kurang dari 2 bulan lagi.