Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Riyono: Program Cetak Lahan Baru Harus Cermat, Jangan Sampai Rugi Triliunan
    DPR

    Riyono: Program Cetak Lahan Baru Harus Cermat, Jangan Sampai Rugi Triliunan

    redaksiBy redaksi6 November 202492 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi IV DPR Ri Riyono/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IV DPR Ri Riyono menilai rencana program cetak sawah/lahan baru seluas 3 juta hektar oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementan harus dilakukan dengan cermat. Sebab, menurutnya, upaya itu berpotensi menghasilkan jutaan ton beras jika berhasil, sehingga bisa membantu mengurangi alokasi impor Indonesia.

    “Cetak sawah baru 3 juta Ha lahan di Indonesia timur memang menjanjikan untuk bisa menghasilkan jutaan ton beras, namun jika gagal akan kehilangan puluhan bahkan ratusan triliun,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ia mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah merencanakan cetak sawah/lahan 1 juta hektar di wilayah Timur Indonesia. Namun, hanya terealisasi 500 ribu hektar. Itu pun menghabiskan biaya triliunan rupiah.

    “Cetak sawah baru 3 juta Ha lahan di Indonesia timur memang menjanjikan untuk bisa menghasilkan jutaan ton beras, namun jika gagal akan kehilangan puluhan bahkan ratusan triliun”

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan, rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada tahun 2016 bagi 138 kabupaten sebesar Rp16 juta per hektare, serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp19 juta per hektare.

    Adapun untuk cetak 600.000 hektar sawah baru membutuhkan biaya rata-rata di luar Jawa Rp17 Juta per Ha sehingga minimal butuh Rp10 triliun lebih. Asumsinya, kata Riyono, jika 3 juta hektar tentu membutuhkan triliunan yang harus disiapkan.

    “Membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk cetak sawah baru, Kementan harus bisa menyiasati anggaranya yang ada. Jangan sampai mengulang kegagalan yang pernah terjadi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

    Maka dari itu, Riyono menilai bahwa keberhasilan cetak sawah baru ada di pengelolanya. Menurutnya, petani muda adalah solusinya. Maka dari itu, pemerintah perlu melibatkan para sarjana pertanian untuk menjadi petani sukses dan bersama cetak sawah baru.

    Riyono menyebut, berdasarkan data Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2020 Kementerian Pertanian, jumlah petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah itu hanya sekitar 8 persen dari total petani kita 33,4 juta orang. Sisanya lebih dari 90 persen masuk petani kolonial, atau petani yang sudah tua.

    “Kalau mau maju pertanian kita, PKS usulkan gaji petani muda kita, jadikan profesi petani menjanjikan. Lulusan pertanian jadikan petani sukses. Kita hitung saja, 2.7 juta petani muda yang siap berkorban katakan 1 juta x 5 juta x 12 bulan = 60 Triliun. Angka yang kecil bagi cita – cita mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan Nasional,” tutup Riyono. 

    DPR RI Presiden RI Prabowo Subianto Ri Riyono
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 2026

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    PT TASPEN, THR Pensiun 2026 Pecah Rekor

    6 Maret 20260

    Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo

    5 Maret 20260

    Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia

    5 Maret 20260

    Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat

    5 Maret 20260

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi

    4 Maret 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?