Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan Kunjungan Kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, ia menggali berbagai informasi dari pihak perwakilan sekolah – sekolah yang hadir terkait segala persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Di antaranya, bagaimana dukungan sekolah dalam pengembangan profesional guru agar sesuai dengan standar kebijakan pendidikan, terutama dalam hal penerapan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Hal lain yang juga ingin diketahuinya yakni bagaimana sekolah memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran dan kendala apa yang dihadapi, serta bagaimana sekolah mengatasinya.
“Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan akan mengkaji kebijakan yang menjadi polemik seperti penerapan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dan Zonasi Sekolah,” tutur Cucun Ahmad Syamsurijal di kepada medpolindo.com di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (2/10/2024).
Ia juga menyampaikan, di sisi kebijakan Pemerintah Pusat, fungsi pendidikan diarahkan antara lain untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. “Anggaran pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing, antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas lulusan pendidikan, penanaman moderasi beragama, serta penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan,” ucap Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
Selain itu, sambungnya, juga untuk penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja, peningkatan investasi di bidang pendidikan, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan perbaikan sekolah yang perlu renovasi, dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi.
“Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 sebesar Rp724,3 triliun dari total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Sementara belanja Pemerintah Pusat untuk fungsi kesehatan tahun 2025 adalah sebesar Rp 114,9 triliun. Meningkat dari tahun 2024 yang sebesar Rp 97,4 triliun,” ungkap Politisi Fraksi PKB itu.
Dikatakannya, pemerintah baru juga membuat kebijakan quick win di tahun 2025 untuk bidang pendidikan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. Adapula program renovasi sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas dan MCK.
“Kementerian PUPR nanti akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag terkait lokasi sekolah-sekolah yang akan direnovasi,” jelasnya.