Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Tantangan dan Harapan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
    DPR

    Tantangan dan Harapan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

    redaksiBy redaksi1 November 202482 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VIII DPR RI, Yasonna Laoly, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM di Nusantara II, Senayan./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, menyampaikan pandangannya mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024) Yasonna mengapresiasi semangat baru Menteri HAM dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih mengganjal. Namun, Yasonna juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait, demi mewujudkan solusi yang nyata dan berkesinambungan.


    Menurut Yasonna, salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu adalah perlunya koordinasi antar-lembaga untuk memastikan dukungan anggaran dan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. “Saya mengapresiasi semangatnya, tetapi realitasnya masih banyak yang harus dikerjakan,” ungkapnya. Yasonna menekankan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, semangat yang tinggi bisa berakhir pada hasil yang tidak maksimal.


    Dalam pandangannya, langkah yang efektif melibatkan pendekatan komprehensif, seperti pemberian dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga korban HAM berat dan pemberdayaan ekonomi di wilayah terdampak. Ia menyarankan agar hal ini dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan. Menurut Yasonna, program-program ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemulihan HAM di Indonesia.


    Selain itu, Yasonna mengusulkan peningkatan program pemulihan kabupaten, yang dinilai lebih terukur dan berdampak daripada hanya memberikan bantuan dana secara langsung per desa. Dengan indikator keberhasilan yang diperketat, kabupaten atau kota yang memenuhi syarat tersebut bisa mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.


    Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya rencana penambahan 2.000 pegawai baru, diperlukan dana besar, mencapai Rp1 triliun, yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan. Menurut Yasonna, proses rekrutmen ini akan memakan waktu dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. “Ini butuh waktu, belum lagi harus dilatih,” jelasnya, menekankan pentingnya langkah bertahap.


    Sebagai negara yang masih memiliki skor rendah dalam penilaian HAM dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Laos, Indonesia memerlukan upaya serius untuk meningkatkan capaian tersebut. Yasonna berharap, dengan koordinasi yang baik dan strategi bertahap, dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, Indonesia bisa mencapai kemajuan signifikan dalam pemenuhan dan penyelesaian kasus-kasus HAM.


    Pesan Yasonna cukup jelas: sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait adalah kunci untuk mewujudkan perubahan nyata dalam penanganan pelanggaran HAM. Bagi Yasonna, “One step at a time,” atau satu langkah demi satu langkah, adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. 

    DPR RI Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?