Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, untuk membahas rencana program kerja dan anggaran BNPB tahun 2025 serta isu-isu kebencanaan yang krusial.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran BNPB untuk tahun 2025 sebesar Rp1,43 triliun. Anggaran ini mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp306,4 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp1,12 triliun. Selain itu, Komisi VIII juga mencatat realisasi anggaran BNPB tahun 2024 telah mencapai 80,71 persen dari total anggaran Rp3,34 triliun.
Marwan Dasopang menekankan pentingnya peningkatan kinerja BNPB dalam merespons isu kebencanaan yang semakin kompleks. Ia mendesak agar BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mitigasi di daerah rawan bencana. “BNPB perlu lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan upaya mitigasi bencana berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Marwan.
Selain itu, Marwan juga mengusulkan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna menyesuaikan regulasi dengan tantangan kebencanaan terkini. Komisi VIII meminta BNPB meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan bantuan bencana, termasuk dukungan bantuan internasional. Komisi VIII dan BNPB akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait program serta kelembagaan BNPB demi memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana.
Dalam penutupnya, Komisi VIII juga mendesak BNPB untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon Unsur Pengarah BNPB agar penanganan kebencanaan dapat berjalan sesuai harapan. Dengan anggaran baru dan dukungan penuh dari DPR, BNPB diharapkan dapat semakin sigap dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang.