Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป TB Hasanudin Pastikan Anggaran dan Etika Legislator dalam Pengawasan
    DPR

    TB Hasanudin Pastikan Anggaran dan Etika Legislator dalam Pengawasan

    redaksiBy redaksi24 Oktober 202431 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin (Fraksi PDI-Perjuangan), berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Dalam rapat tersebut, hadir juga Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro (Fraksi Partai Golkar), Imron Amin (Fraksi Partai Gerindra).


    Dalam wawancara pasca-rapat, TB Hasanudin menjelaskan beberapa poin penting yang dibahas, terutama terkait anggaran dan koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


    “Anggaran sampai sekarang tidak ada masalah. Kami sudah pada track yang digariskan sesuai aturan perundang-undangan,” kata Hasanudin, menegaskan bahwa anggaran MKD masih dalam jalur yang sesuai dan tidak menemui kendala berarti.


    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperdalam koordinasi antara DPR dan MPR, terutama terkait tugas dan ranah pengawasan. “Sekarang ini juga ada MKD di MPR. Jadi, ini ranah mana, ranah siapa, kemudian masalah apa, kita harus terus melakukan koordinasi antara DPR dengan MPR,” lanjutnya.


    Hasanudin berharap koordinasi yang terus diperkuat ini dapat memastikan penegakan kode etik di lingkungan legislatif berjalan lebih baik, tanpa menimbulkan persoalan yang tidak pada tempatnya.


    Rapat ini menjadi bagian dari upaya peningkatan sinergi antar lembaga dalam pengawasan etika para legislator, agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

    Agung Widyantoro DPR RI Imron Amin MKD MPR TB Hasanudin
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?