Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Selenggarakan FKP, Setjen Bahas Standar Pelayanan Perizinan Peliputan di Lingkup DPR RI
    DPR

    Selenggarakan FKP, Setjen Bahas Standar Pelayanan Perizinan Peliputan di Lingkup DPR RI

    redaksiBy redaksi23 Oktober 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ni'mah Wahyu Purnami dalam foto bersama usai menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Agenda tersebut diselenggarakan untuk membahas standar pelayanan permintaan dan perizinan peliputan yang dilakukan Biro Pemberitaan Parlemen.

    Membuka agenda, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ni’mah Wahyu Purnami menyampaikan FKP ini bertujuan untuk memperoleh wawasan dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan layanan permintaan peliputan di lingkungan Setjen DPR RI. Upaya ini, sebutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

    “Saya berharap FKP ini bisa membangun pemahaman yang sama dan solusi yang efektif supaya pelayanan publik di antaranya peliputan ini, kualitasnya menjadi lebih baik, tepat guna, dan tepat sasaran,” tutur Ni’mah.

    Jika kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dirinya menilai dampaknya akan menjadi positif baik untuk pemberi dan pengguna layanan. “Setiap masukan akan diserap dan Setjen DPR akan melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan,” tegasnya.

    Selaras, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mendukung upaya ini. Dirinya pun memahami, dalam menerapkan standar pelayanan publik yang tepat guna dan tepat sasaran harus memenuhi 14 (empat belas) komponen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

    Beberapa layanan yang akan diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh dari pengguna layanan seperti penertiban akses peliputan, waktu produksi berita, dan penyaluran konten pemberitaan agenda DPR. “Harus ada perbaikan yang berkelanjutan. Tentu ini jadi perhatian, tidak hanya dari Biro Pemberitaan Parlemen namun juga dari seluruh pimpinan DPR dan Setjen DPR. Kami mengharapkan masukan konstruktif membantu kami bekerja lebih baik” jelas Indra kepada medpolindo.com.

    Menutup pernyataan, dirinya menyampaikan, masukan yang telah dijaring dalam FKP tersebut akan ditindaklanjuti dalam kurung 1-2 minggu ke depan. Jika telah selesai, tegasnya, akan disari dalam pedoman, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan operasional Biro Pemberitaaan Parlemen.

    Sebagai informasi, agenda tersebut turut menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Fedryno G. Ramadha, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Heriyadi Hendriyana, Editor Desk Politik Hukum Harian Kompas Antonius Ponco Anggoro, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan, dan Perwakilan Pengguna Layanan sekaligus Redaktur JPNN.com Friedrich Batari. 

    Antonius Ponco Anggoro DPR RI Forum Konsultasi Publik (FKP) Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Yadi Heriyadi Hendriyana
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 2025

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 20250

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 20250

    BKSAP Gelar Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina di Gedung Merdeka

    13 Juli 20250

    Komisi VII Dorong Pembagunan Infrastruktur Dasar Kawasan Industri Subang

    12 Juli 20250

    Dede Yusuf Dorong Evaluasi NJOP dan Pelayanan Langsung untuk Optimalkan PNBP Pertanahan

    12 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?