Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024). Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepemimpinan yang membuat rakyat tersenyum dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Menanggapi pidato tersebut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyatakan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo. Menurut Izzuddin, penekanan Presiden Prabowo mengenai pengelolaan sumber daya alam mencerminkan keinginan untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Bapak Presiden Prabowo memiliki tekad kuat untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan Indonesia dikelola secara sungguh-sungguh demi kemaslahatan rakyat,” ujar Alqassam kepada medpolindo.com.
Dalam konteks ini, DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasannya. Pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam sangat krusial, terutama di daerah penghasil seperti Maluku Utara, yang kaya akan sumber daya mineral dan tambang. Ia menyoroti bahwa meski kontribusi sektor pertambangan Maluku Utara terhadap negara cukup besar, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih kurang signifikan.
“Dalam pengawasan kami di DPR, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berfokus pada eksploitasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi daerah penghasil. Pola pengelolaan yang baik akan menghadirkan senyum rakyat, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari DPR, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan akan terus mengawasi agar kebijakan pemerintah di sektor ini lebih berpihak pada daerah penghasil. Alqassam berharap bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong kebijakan yang mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah Maluku Utara, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan fungsi pengawasan DPR yang semakin diperkuat, diharapkan proses pengelolaan kekayaan alam dapat berjalan secara transparan, adil, dan menguntungkan masyarakat. Sinergi antara DPR dan pemerintah sangat penting dalam upaya mencapai visi Indonesia yang lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.