Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dan Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait Penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Tahun 2025 menghasilkan empat butir kesimpulan.
“Komisi II menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,784 triliun termasuk didalamnya pagu anggaran dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp tahun 2025 sebesar. Dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp2,039 triliun, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebesar Rp471,039 miliar, program tata kelola kependudukan sebesar Rp2,119 triliun, serta program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp155,86 miliar.
Selain itu, lanjut Doli, Komisi II menyetujui pagu anggaran BNPP tahun 2025 sebesar Rp267,135 miliar dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut, program dukungan manajemen sebesar Rp233,63 miliar, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Rp33,503 miliar.
Dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi II menyetujui pagu anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp505,534 miliar dengan mengalokasikan anggaran per program sebagai berikut. Program dukungan menejemen sebesar Rp368,441 miliar, program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp137,093 miliar.
“Kesimpulan keempat, Komisi II menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar Rp27,814 triliun dan meminta kepada badan anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu lokasi anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025 melalui pembahasan di badan anggaran DPR RI,” tambah Doli sesaat sebelum menutup rapat.