Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi III Sepakati Pagu Anggaran Tahun 2025 BNN, BNPT, dan PPATK
    DPR

    Komisi III Sepakati Pagu Anggaran Tahun 2025 BNN, BNPT, dan PPATK

    redaksiBy redaksi9 September 202411 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2025 untuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK). Usai persetujuan ini, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk disinkronisasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI RDP dengan jajaran pimpinan BNN, BNPT, dan PPATK terkait pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2025 beserta usulan program di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

    “Lewat rapat ini, kalau begitu, kami menyetujui masing-masing pagu anggaran BNN, BNPT, dan PPATK tahun 2025,” tutur Pangeran menutup agenda tersebut.

    Sebagai informasi, pagu anggaran BNN pada tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan menerima anggaran tahun 2025 sebesar Rp626,39 miliar beserta  usulan tambahan anggaran sebesar Rp877 miliar, yang akan diperjuangkan bersama dengan Komisi III DPR. Terakhir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  akan menerima pagu anggaran 2025 sebesar Rp354,6 miliar.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?