Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan sejumlah target dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk senantiasa memperkuat daya beli masyarakat.
“Konsumsi menyumbang hingga 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Sehingga, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah perlu terus mendorong kebijakan yang dapat mengintervensi daya beli masyarakat. Tidak hanya menyasar pada kelompok miskin, tetapi juga kebijakan yang menyasar kelompok menengah,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima medpolindo.com, Rabu (29/8/2024).
Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 185,35 juta orang atau setara 66,4 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2024. Selain itu, kelompok ini memiliki pengeluaran mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, Puteri menilai potensi kelas menengah harus dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian.
“Memang pada RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial hingga Rp504,7 triliun. Namun, harus dipastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sejumlah insentif pajak untuk kelas menengah memang telah diterapkan, seperti insentif pembelian properti dan kendaraan listrik. Sehingga, kami harap ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari insentif ini,” urai Puteri.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya perbaikan dari segi desain pajak maupun instrumen fiskal secara keseluruhan untuk menargetkan setiap kelompok masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang seharusnya bisa menikmati insentif yang lebih banyak.
“Bansos mayoritas mungkin dinikmati oleh 40 persen terbawah. Tapi, subsidi dan kompensasi itu dinikmati merata oleh seluruh kelas masyarakat, dari kelas yang paling bawah hingga kelas yang paling atas. Dan untuk PPN yang dibebaskan tadi yang jumlahnya lebih dari Rp100 triliun itu mayoritas dinikmati oleh kelompok atas,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8).
Menutup keterangannya, Puteri mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan permintaan masyarakat yang berpotensi berdampak pada kinerja industri manufaktur di Indonesia. Apalagi, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat sedikit mengalami pelemahan menjadi 50,7 pada Juni 2024, dari Mei 2024 yang mencapai 52,1.