Tim Pengawas (Timwas) DPR menyoroti peluang pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji, salah satunya lewat penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji.
Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah menyampaikan selain mendapatkan benefit, langkah ini tentunya juga membuka peluang BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan pelaksanaan haji. Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya menjadi hal yang positif untuk terus digali terkait dengan kebutuhannya.
“Kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID FOOD atau RNI untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang akan datang khususnya yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi para jamaah haji kita,” kata Luluk disela sela kunjungan ke salah satu perusahaan katering di Madinah, Sabtu (8/6/2024).
Luluk menambahkan pemerintah harus jeli melalukan review perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, agar upaya Indonesia untuk masuk ke dalam sistem penyedia penyelenggaran haji dapat berjalan maksimal. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku siap dari sisi DPR selaku pemangku kebijakan dari sisi pengawasan, untuk menyelesaikan jika nanti muncul kendala di lapangan.
“Saya kira kan pemerintah ini sudah punya ya kontak kontak bisnis yang ada di sini, dan bisa dilakukan G to G atau B to B itu gitu. Kalau B to B makanya juga peluang bagi BUMN namanya kita mau liat regulasi seperti apa tadi sempat ada isu kaitannya dengan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Sehingga BUMN kita juga bisa berkontribusi secara maksimal dan mengambil peran strategis karena ini menyangkut apa ya cuma kita yang jumlahnya ratusan ribu kan sayang kalau kemudian ini justru terus menerus uang keuntungan itu mengalir ke tetangga kita,” tuturnya.