Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan mandat diplomasi parlemen untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Karena itu, BKSAP DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan luar negeri RI yang dijalankan Kementerian Luar Negeri.
“Jadi FGD tentang kinerja diplomasi Indonesia ini adalah bagian dari komitmen bahwa dalam soal kepentingan nasional, maka Pemerintah dan Parlemen, kita tentu harus sejalan menjalankan diplomasi negara, dan diplomasi parlemen ini adalah bagian yang penting dan focal point-nya memang berada di BKSAP dalam mendukung diplomasi negara kita, mendukung diplomasi Pemerintah,” ucap Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.
“… diplomasi parlemen ini adalah bagian yang penting dan focal point-nya memang berada di BKSAP dalam mendukung diplomasi negara kita, mendukung diplomasi Pemerintah,”
Hal itu ia ungkapkan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kinerja Diplomasi Indonesia: Catatan BKSAP dan Paparan Kemlu RI tentang Proyeksi Diplomasi Indonesia Tahun 2024, di Bogor, Selasa (16/1/2024).
Lebih lanjut, Fadli pun menjelaskan, adanya FGD ini merupakan pertemuan yang secara reguler dilakukan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk melihat tantangan di tahun mendatang dan mengevaluasi setahun sebelumnya terhadap agenda-agenda yang telah dilakukan.
Oleh karenanya, dirinya pun memaparkan hal-hal apa saja yang telah BKSAP DPR RI lakukan di tahun 2023 dalam forum-forum internasional, regional, maupun multilateral terkait dengan diplomasi parlemen yang mendukung diplomasi negara Indonesia.
“Termasuk hal-hal yang spesifik, misalnya diplomasi ekonomi, diplomasi terkait misalnya dengan sawit kita, terkait dengan nikel oar dengan Parlemen Uni Eropa, soal Palestina, soal Rohingya Myanmar, kemudian soal isu-isu kawasan baik itu terkait dengan keamanan, perubahan iklim, anti korupsi, good government dan lain-lain. Jadi memang BKSAP ini harus mencakup dengan seluruh bidang yang terkait dengan diplomasi tadi multilateral regional dan internasional,” paparnya.
Fadli pun berharap melalui pertemuan ini, terdapat penguatan sinergitas antara BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, mengingat tahun ini akan ada beberapa event yang akan dilaksanakan dan DPR RI menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan event tersebut, salah satunya adalah forum Parliamentary Session at 10th World Water Forum pada bulan Mei 2024 ini.
“DPR juga akan menjadi tuan rumah World Water Forum dari sisi parlemen pada bulan mei, kemudian Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kedua dengan negara-negara pasifik selatan pada bulan agustus, dan kita berharap akan terus bekerjasama,” tandasnya.
Fadli pun menambahkan, memasuki tahun 2024, BKSAP DPR RI akan terus meningkatkan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri RI sesuai dengan UUD 1945 dan kepentingan nasional.
DPR RI juga akan terus berpartisipasi aktif dalam forum organisasi antar-parlemen di tingkat regional dan internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi tawar (leverage) dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
“Melalui forum-forum, kita akan terus mengupayakan kemerdekaan Palestina, resolusi konflik Rusia-Ukraina, mendorong pemulihan situasi di Myanmar, serta melakukan upaya-upaya diplomasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ekonomi hijau, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, kerjasama pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya,” tuturnya.
Dalam konteks diplomasi di kawasan Pasifik, DPR RI juga akan melanjutkan dan memperkuat engagement kita dengan parlemen negara-negara Pasifik dengan menggelar IPPP kedua. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada kira-kira bulan Agustus 2024.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan Indonesia-Pasifik yang menguntungkan dan juga terus berkontribusi pada upaya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan melalui meningkatkan kerja sama kemitraan di bidang ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya,” tutupnya.