Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih menyinggung lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian di Provinsi Bali. Untuk itu ia mendorong penguatan kolaborasi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat.
“Itu kelihatan karena masing-masing bekerja tanpa kolaborasi dan koordinasinya yang kuat. Ke depan kita harapkan saling memberi masukan dan saling mendukung dalam program-program pemerintah. Terutama dalam pembangunan desa dan infrastruktur,” papar Marsiaman usai berdiskusi dengan sejumlah mitra Komisi XI DPR dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR ke Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Rabu (6/12/2023).
“Ke depan kita harapkan saling memberi masukan dan saling mendukung dalam program-program pemerintah. Terutama dalam pembangunan desa dan infrastruktur,”
Marsiaman kemudian menyinggung kondisi perekonomian Bali sebelum dan pasca COVID-19. Ia menuturkan kondisi saat ini memang belum pulih sepenuhnya seperti tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Namun pada beberapa sektor sudah berangsur membaik.
“Contoh tadi yang mereka berikan adalah masalah pengangguran. Pengangguran pada sebelum COVID-19 itu cukup rendah, tidak sampai dua persen, dan sekarang sudah menurun sampai ke tingkat yang mendekati tahun 2019. Berarti ada perbaikan,” ungkap Marsiaman.
Contoh lainnya, kata Marsiaman, ialah pada sektor pariwisata. Ia mengungkapkan betapa menggeliatnya sektor pariwisata di Bali bisa dilihat dari kemacetan jalanan yang terjadi. Ia membandingkan dengan kondisi ketika COVID-19 dimana Bali seperti kota mati.
“Jadi kemacetan itu mungkin memberikan kerugian baik satu pihak, tapi bagi pihak lain juga ada yang diuntungkan. Seperti itulah kehidupan, ada yang bersedih di samping itu ada yang bersuka cita. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, jadi ada keseimbangan,” pungkas Marsiaman.