Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mendorong semua instansi yang terkait dengan persiapan menghadapi arus perjalanan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), agar dapat bekerja secara lebih keras dan melakukan segala perencanaan secara lebih detail. Hal ini sebagai bentuk evaluasi atas pengalaman dari Nataru di tahun sebelumnya. Sehingga, diharapkan segala perencanaan dan upaya antisipasi oleh stakeholder terkait pada Nataru tahun ini bisa berjalan secara lancar.
“Di Jawa Timur ini pergerakan orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, dalam jumlah yang signifikan. Yakni sekitar 20 persen dari yang diperkirakan akan bergerak secara nasional di Jawa Timur, yaitu sebesar 27 juta jiwa atau sekitar 60 sampai 70 persen dari penduduk Jawa Timur. Oleh karenanya perlu kerja keras semua instansi, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan termasuk Korlantas Polri,” tutur Sudewo dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Surabaya, Jatim, Rabu (6/12/2023).
“Di titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten, atau mungkin malah jalan desa?”
Di sisi lain, Sudewo turut menanggapi paparan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dalam pertemuan tersebut. Ia menilai pemerintah sudah merencanakan sedemikian rupa untuk persiapan Nataru itu agar dapat berjalan dengan lancar.
“Namun ada beberapa hal yang memang harus lebih didalami. Misalnya, menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten, atau mungkin malah jalan desa. Apakah kondisinya sudah siap status jalan tersebut atau tidak. Sudah ada simulasi atau belum terhadap kemungkinan ini?” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia juga mempertanyakan upaya langkah antisipasi pihak instansi pemerintah terkait terhadap tempat – tempat yang masuk dalam kriteria rawan terjadinya kecelakaan.
“Bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau minimalisasinya? Karena pada saat Nataru itu traffic-nya menjadi lebih banyak, mengalami eskalasi grafik. Apakah sudah ada antisipasi dan koordinasi dengan pihak Korlantas atau dengan Basarnas? Ini perlu ada pendalaman juga, mengingat implementasinya kita belum lihat. Bagaimana nanti pada saat terjadi puncak arus sampai dengan awal Januari 2024,” tutup Sudewo.