Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan peninjauan terhadap jalannya penyertaan modal negara (PMN) pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya PT Bukit Asam yang bergerak di bidang pertambangan batubara.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak perusahaan, Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya mengapresiasi performa PT Bukit Asam yang selama ini belum pernah mengalami kerugian dan mampu memanfaatkan momen harga batubara dunia yang sedang tinggi untuk meraih profit.
“Jelas bahwa kinerja Bukit Asam ini tidak pernah rugi, kita memberikan perhargaan dan apresiasi yang tinggi disaat ini karena telah menunjukan kinerja yang bagus terutama ditengah harga batubara yang saat ini bagus.” kata Mukhamad Misbakhun usai pertemuan dengan PT Bukit Asam di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (16/11/2023).
“… kinerja Bukit Asam ini tidak pernah rugi, kita memberikan perhargaan dan apresiasi yang tinggi disaat ini”
Politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPR tersebut menilai perusahaan milik negara tersebut memiliki peluang untuk menjadi lebih besar, namun kendala pengiriman batubara yang dialami perusahaan masih menjadi hambatan.
Terkait hal itu ia mempertanyakan pemerintah yang seakan melempar tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan lokomotif kereta api kepada PT Bukit Asam yang digunakan sebagai moda pengiriman batubara.
“Sebenarnya potensi PT Bukit Asam untuk menjadi tambang batubara terbesar di Indonesia itu sangat terbuka tetapi permasalahan infrastruktur logistik seakan menjadi permasalahan korporasi,” ujarnya.
Misbakhun mengatakan seharusnya masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana menurutnya infrastruktur yang menjadi hambatan bagi perusahaan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Sumatera Selatan karena juga digunakan langsung oleh masyarakat.
“Seharusnya itu menjadi permasalahan juga bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur yang memadai untuk masyarakat sumatera selatan,” ungkapnya.
Legislator Dapil Jawa Timur II itu juga mengapresiasi perusahaan yang telah menjalankan mandat Domestic Market Obligation (DMO) batubara dengan sangat baik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, menurutnya menjadi giliran negara untuk dapat menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.
“Permasalahan logistik PT Bukit Asam itu harusnya diambil alih oleh negara sebagai trade off dari kemauan PT Bukit Asam untuk melakukanDMO dan untuk menghidupkan kebutuhan pltu yang sangat besar di pulau Jawa,” pungkasnya.