Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedewanan maupun publik agar menjadi lebih baik. Mendukung upaya ini, Biro Sumber Daya Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI fokus memperkuat profesionalitas pada Jabatan Fungsional DPR/D melalui Co-Pro (Collaboration-Professional).
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh saat membuka ‘sharing session’ mengenai Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagai Human Capital Business Partner di lingkungan Setjen DPR RI. Agenda tersebut digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Sebab itu, Biro SDMA, jelas Asep, menyusun Peta Jalan Human Capital Bussiness Partner Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2023 – 2027. Ia menerangkan penyusunan peta jalan ini akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakselerasi proses implementasi.
“Peta jalan ini berupa dokumen operasionalisasi yang akan diterapkan oleh Setjen DPR RI dalam rangka mewujudkan manajemen pembinaan jabatan fungsional yang berdasarkan pada pendekatan peran Instansi Pembina sebagai Human Capital Business Partner. Penerapannya nanti dilakukan secara lebih efektif, kolaboratif, dan berkesinambungan dengan didukung teknologi,” tutur Asep.
Dirinya menerangkan bahwa dokumen operasionalisasi ini mencakup tentang perencanaan pengembangan karir jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, dan penganggaran. Hal ini menjadi fokus Biro SDMA lantaran jabatan fungsional dinilai berperan signifikan dalam aktivitas kedewanan.
Oleh karena itu, ia mendukung penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan dengan mempertimbangkan peningkatan karier dan kesejahteraan pegawai melalui Co-Pro. “Saya berharap roadmap ini akan dapat berhasil dengan baik karena didukung oleh kolaborasi seluruh stakehoder (yang saling) bersinergi,” tutup Asep.
Agenda ‘sharing session’ tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Lembaga Administrasi Negara Erfi Muthmainah, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tauchid Djatmiko, dan Ketua Ikatan Analis Pendapatan dan Belanja Negara (IKAPBN) Slamet Widodo.