Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian Selesaikan Masalah Alur Nelayan di Sungailiat
    DPR

    Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian Selesaikan Masalah Alur Nelayan di Sungailiat

    redaksiBy redaksi2 September 202312 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya terkait permasalahan alur nelayan tangkap yang terhalang galian pasir di Sungailiat, Bangka Belitung.

    “Hari ini Komisi IV DPR mengunjungi pelabuhan perikanan Nusantara di Sungailiat. Kami menerima pengaduan dari nelayan setempat yang merasa terganggu bahkan terhalang alur kapalnya karena ada proyek pengerukan pasir sejak tahun 2011 lalu,” ujar Endang saat meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara, Sungailiat, Pangkal pinang, Jumat (1/9/2023).

    Akibat dari terhambat dan terhalangnya alur kapal membuat para nelayan setempat tidak lagi bisa membongkar muat ikan hasil tangkapannya di Pelabuhan tersebut. Sehingga nelayan terpaksa membongkarnya di pelabuhan lain di Pangkalpinang yang cukup jauh dari pelabuhan Sungailiat. 

    Hal tersebut tentu sangat beresiko terhadap kondisi ikan hasil tangkapan nelayan. Seperti terjadinya pembusukan. Oleh karena itu Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap KKP dapat bekerjasama dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahkan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah daerah setempat. 

    “Karena proyek pengerukan atau penambangan pasir tersebut info dari nelayan, dilakukan oleh perusahaan besar. Itu pasti ada yang memberi ijin. Namun dampak atau Amdal dari proyek tersebut tidak diperhitungkan. Terutama dampak terhadap nelayan setempat. Olehkarena itu saya berharap ada kordinasi dari semua pihk untuk menyelesaikan hal ini. DPR tentu akan ikut membantu mendorong diselesaikannya masalah tersebut. Demi kehidupan nelayan setempat yang lebih baik lagi,” paparnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 2026

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 20260

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 20260

    Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

    30 Juli 20260

    Banyak Spekulasi Liar Berkembang, Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus!

    30 Juli 20260

    Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

    30 Juli 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?