Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pemerintah Harus Optimalisasi Cadangan Migas Indonesia
    DPR

    Pemerintah Harus Optimalisasi Cadangan Migas Indonesia

    redaksiBy redaksi21 Juli 202303 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR) menggelar dialog interaktif dengan tema “Mengoptimalkan Cadangan Minyak Nasional di Tengah Krisis Energi Dunia” pada Kamis, 20 Juli 2023.

    Di kawasan Ciracas Jakarta Timur, Dialog interaktif tersebut membahas bagaimana Indonesia mengelola secara optimal cadangan minyak dan gas nasional, di saat negara dalam situasi darurat.

    Hadir dalam diskusi tersebut Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya Farid Sudrajat, Koordinator Tata Kelola dan Pengelolaan Komoditas Kegiatan Hilir Migas Kementerian ESDM RI Bapak Mochamad Ilham Syah, Direktur Eksekutif Parwa Institute Muhammad Jusrianto, dan Dewan Pembina PP KMR Iwan Bento Wijaya.

    Dalam paparannya, Ilham menyebutkan perlu adanya strategi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional seperti peningkatan produksi, peningkatan kapasitas kilang domestik existing, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, peningkatan pembangunan jaringan gas kota, peningkatan produksi LPG domestik, dan pembangunan transmisi gas dan LNG receiving terminal.

    Menurutnya, ada kebutuhan mendesak dari dalam negeri terkait ketersediaan cadangan minyak dan gas di Indonesia. Sehingga juga diperlukan strategi antisipasi dalam menghadapi krisis energi.

    “Ujung-ujungnya adalah kita memperoleh kedaulatan energi, kita memperoleh ketahanan energi, dan pembangunan di negara kita bisa berkelanjutan,” papar Ilham.

    Senada dengan Ilham, Direktur Eksekutif Parwa Institute, Jusrianto menjelaskan bahwa kebutuhan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan minyak dan gas di Indonesia muncul pasca Covid-19 dan saat invasi Rusia ke Ukraina.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak komoditi yang dapat dijadikan sebagai posisi tawar untuk mengoptimalkan statute Indonesia di mata dunia,” katanya.

    Menurut Jusrianto, diperlukan adanya peta jalan terkait bagaimana menghadapi atau menemukan solusi krisis energi dunia yang tidak terlalu berpengaruh pada kondisi domestik Indonesia.

    Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya, Farid Sudrajat menyebutkan jika ketahanan energi adalah dasar keamanan nasional. Menurutnya,ketahanan energi adalah aspek krusial dalam upaya negara memastikan ketersediaan energi yang cukup saat menghadapi situasi darurat.

    Di tengah komitmen dunia pada transisi energi, lanjutnya, sektor minyak dan gas memiliki peran yang cukup penting. Peran penting tersebut meliputi kepastian pasokan energi nasional tetap stabil menuju transisi, turut berkontribusi pada pendapatan negara, sebagai alat negosiasi perdagangan dunia, serta sebagai pilar utama mewujudkan kedaulatan negara.

    “Tentu ini diperlukan peran dari seluruh unsur, termasuk mahasiswa, seperti peningkatan kesadaran tentang pentingnya ketahanan energi, pengembangan dan advokasi kebijakan energi berkelanjutan, melakukan promosi inovasi teknologi dan riset di bidang migas, meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan energi,” paparnya.

    Ketua Dewan Pembina PP KMR, Iwan Bento Wijaya menjelaskan bahwa selain penguasaan sumber daya alam negara juga perlu melakukan pengusahaan sumber daya alam, dalam hal ini berkaitan dengan industry hulu dan hilir sumber daya alam.

    “Adapun Langkah-langkah yang dapat negara lakukan dalam penguasaan dan pengusahaan melalui penyertaan modal pada BUMN, menerapkan beberapa skema Busines to Busines, ” ujarnya.

    Berdasarkan pantauannya, negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan penelitian, riset, dan eksplorasi migas. Sehingga skema-skema tersebut mendesak dilakukan oleh industri hulu dan hilir.

    Saat ini, lanjutnya, langkah yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi sudah tepat. Pertamina Hulu Energi menjalankan penguasaan dan pengusahaan negara terhadap sumber daya alam.

    “Sehingga berdampak pada penumbuhan profesionalitas perusahaan, peningkatan image perusahaan, peningkatan nilai perusahaan, kepercayaan pada akses pemodalan, dan akses pendanaan pasar modal,” tutupnya.

    dpr
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Timwas Haji DPR: Antisipasi Krisis Tenda dan Makanan Akibat Dibatalkannya Tanazul

    6 Juni 2025

    Pembahasan RUU KUHAP Ditunda, Fokus Perkuat Partisipasi Publik dan Jamin Keterbukaan

    17 April 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kantin di Komplek Parlemen

    17 Juli 20250

    Ironi Kementerian Pendidikan: Raih Predikat WTP, Terkena Badai Korupsi Laptop

    17 Juli 20250

    Komisi VIII Minta Akselerasi Pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj

    17 Juli 20250

    Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2024

    16 Juli 20250

    Kunjungan Dubes Suriah Perkuat Kerja Sama Antar-Negara

    16 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?