Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Ketua DPD RI Minta Para Menteri Lebih Informatif, Jangan Timbulkan PHP ke Rakyat
    DPD

    Ketua DPD RI Minta Para Menteri Lebih Informatif, Jangan Timbulkan PHP ke Rakyat

    redaksiBy redaksi21 Juli 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu.

    Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu.

    “Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023).

    Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang.

    “Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar,” urai LaNyalla.

    Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya.

    Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment.

    “Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” pungkas LaNyalla.

    DPD RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Program Hapus Tagih UMKM Masih Lambat, Komisi XI Dorong OJK Percepat Realisasi

    10 November 2025

    Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi/Ist

    10 November 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Program Hapus Tagih UMKM Masih Lambat, Komisi XI Dorong OJK Percepat Realisasi

    10 November 20250

    Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi/Ist

    10 November 20250

    Komisi XI Dorong Perbankan Lebih Aktif Jemput UMKM Bantu Akses Pembiayaan

    10 November 20250

    Muhammad Hatta: Dukungan Pendanaan Negara Berpotensi Kembangkan Desa Wisata

    9 November 20250

    Pendampingan Berkelanjutan Kunci Pelaku UMKM Berkembang dan Berdaya Saing Tinggi

    9 November 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?