Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Johan Rosihan Desak Pemerintah Cegah Perluasan Antraks pada Hewan Ternak
    DPR

    Johan Rosihan Desak Pemerintah Cegah Perluasan Antraks pada Hewan Ternak

    redaksiBy redaksi13 Juli 202303 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan turut prihatin atas kejadian merebaknya Antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurutnya hal ini patut menjadi kewaspadaan kita semua terutama Pemerintah sebab telah jatuh korban meninggal dunia pada sejumlah warga yang dites positif untuk antraks.

    “Saya minta pemerintah meningkatkan kewaspadaan kejadian antraks pada manusia dan hewan ternak serta mengantisipasi penyebaran antraks ke daerah lain sebab sebagaimana kita ketahui dari mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari rabu lalu (05 Juli 2023) telah tercatat 12 ekor hewan ternak mati, sementara itu 85 warga positif antraks berdasarkan hasil tes serologi yang dilakukan kementerian kesehatan”, ujar Johan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medpolindo.com, Kamis (13/7/2023).


    Politisi PKS ini meminta pemerintah mencegah perluasan antraks dengan cara memberikan pengobatan profilaksis kepada populasi terpapar. “Kita mesti memahami bahwa antraks ini berupa penyakit yang menyerang hewan yang dapat menular ke manusia, dalam penyebarannya. Manusia bisa terinfeksi jika mengonsumsi hewan ternak tersebut dan dapat masuk langsung ke tubuh manusia,” imbuhnya.


    Atas kejadian ini, Johan pun mendesak pemerintah agar segera bertindak tangkas dalam mengatasi antraks. “Penyakit ini telah mengancam jiwa manusia dan hewan ternak serta merugikan para peternak kita, sebab sebetulnya antraks ini kejadiannya mengalami peningkatan di berbagai daerah akibat dari lemahnya tata laksana penanganan penyakit hewan di negara kita,” tutur Johan. 


    Johan mengingatkan pemerintah bahwa begitu banyak permasalahan yang muncul akibat lemahnya pengendalian antraks di berbagai daerah endemis. “Saya ingin menyuarakan pentingnya membangun sistem kesehatan hewan di seluruh daerah terutama menyangkut sistem surveilans di daerah endemis, sistem pelaporan ke pemerintah pusat, kecukupan ketersediaan vaksin, pelaksanaan standar kesehatan hewan dan perlindungan kesehatan hewan kepada peternak rakyat perlu diperbaiki saat ini” tegas Johan.
     

    Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu berharap ada edukasi kepada masyarakat bahwa hewan yang mati akibat antraks harus segera dikubur atau dibakar serta tidak boleh dikonsumsi, sebab menurutnya penyakit antraks ini adalah penyakit yang tidak dapat dibebaskan namun hanya bisa dikendalikan. “Kejadian ini semacam wabah penyakit hewan namun menular kepada manusia sehingga perlu vaksin untuk mencegahnya,” kata Johan.


    Selain itu, Johan menandaskan bahwa infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan kita sangat lemah padahal penyakit hewan seringkali berdampak langsung bagi gangguan kesehatan manusia serta berpengaruh nyata bagi kehidupan sosial ekonomi para peternak kita. Untuk itu perlu adanya niat yang tulus dari pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran di sektor peternakan dan kesehatan hewan agar persoalan ini segera bisa diatasi.


    “Saya menilai selama ini belum ada kesamaan langkah dan kebijakan antar pemerintah di pusat dan daerah dalam memandang dan menangani penyakit hewan yang berdampak besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kejadian merebaknya antraks ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata laksana sistem kesehatan hewan secara nasional,” tutupnya.

    DPR RI Indonesia kementan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?