Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Insiden Terlantarnya Jemaah Haji di Muzdalifah Harus Jadi Evaluasi Pemerintah
    DPR

    Insiden Terlantarnya Jemaah Haji di Muzdalifah Harus Jadi Evaluasi Pemerintah

    redaksiBy redaksi2 Juli 202303 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengatakan Pimpinan Komisi VIII DPR sempat mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Kemenag, agar memiliki semacam simulasi strategi kedaruratan. Hal ini untuk mencegah sebab-sebab kemungkinan terjadi sesuatu hal diluar yang sudah direncanakan.

    Pasalnya, insiden di Muzdalifah kemarin, terlihat Kemenag panik terhadap kondisi tersebut. 

    “Karena kita tidak tahu kan, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini, betul-betul kelihatan panik,” ujar Maman saat memberikan keterangan rilisnya di Mekkah, Arab Saudi, Minggu, 2 Juli 2023.

    Dikatakan Maman, Kemenag kurang mengantisipasi adanya kemungkinan terburuk terjadi saat musim haji.

    “Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini,” kata dia.

    Menurut Politisi F-PKB ini, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Kementerian Agama juga tidak punya strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.

    “Iya, karena memang kondisi ini tidak pernah terjadi di Muzdalifah, biasanya itu paling macet ya kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar saja. Tetapi, kondisi kemarin Ini kan lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan kita itu harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan Jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia,”ungkap Maman.

    Selain itu, Legislator Dapil Jabar IX in juga memprotes, terhadap layanan Mashariq kepada Jemaah Haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Kita langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan itu dan tidak mempersiapkan, paling tidak untuk kesehatan darurat, dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah. Kami bahkan Anggota DPR sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses kesana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan,” terang Maman.

    Kedepan, kata Maman, untuk porsi Lansia kedepan harus tetap mendapatkan porsi, yang terpenting adalah tagline  ramah lansia itu tidak hanya milik Kemenag, tetapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudinya. Jangan-jangan mereka tida mempersiapkan itu, mereka menganggap semua Jemaah haji sama saja.

    “Jadi ramah lansia itu harus diingatkan juga kepada pemerintah Arab Saudi, bahwa anda harus menyiapkan banyak pusat-pusat kesehatan, posko-posko kedaruratan dan mempersiapkan yang terbaik untuk para Lansia. Termasuk juga, misalnya strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu. Jadi tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, karena ketika mereka di Armuzna hampir tangan pemerintah Indonesia itu gak sampai ke sana. Yang mempersiapkan semata -mata itu adalah ya itu, event organizer yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana,”imbuh Maman

    Nah kemudian, lanjut Maman, kedepan, fasilitas itu harus betul -betul dipersiapkan sesuai dengan jemaah Indonesia. Seberapa banyak Lansia yang ada, sebegitu pula lansia itu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dari mulai tenda dan sebagainya.Tentu poin ketiganya soal petugas.

    “Saya mengatakan, petugas itu ada yang bekerja dan gak bekerja. Nah yang gak bekerja ini, yang harus dicoret dan jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau gak profesional, nah yang gak profesional di coret, jangan diajak. Lalu yang profesional itu ditempatkan diposisinya yang pas,” kata Maman.

    “Karena ada orang yang mau bekerja ikhlas, profesional dan bekerja keras tapi dia bingung. Misalnya dia mau mengantar orang ke rumah sakit, dari rumah sakit dia harus bayar taksi dengan ongkos sendiri. Ikhlas sih ikhlas, tapi kalau nombok ya kasihan juga mereka,” terang Maman.

    dpr
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Timwas Haji DPR: Antisipasi Krisis Tenda dan Makanan Akibat Dibatalkannya Tanazul

    6 Juni 2025

    Pembahasan RUU KUHAP Ditunda, Fokus Perkuat Partisipasi Publik dan Jamin Keterbukaan

    17 April 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kantin di Komplek Parlemen

    17 Juli 20250

    Ironi Kementerian Pendidikan: Raih Predikat WTP, Terkena Badai Korupsi Laptop

    17 Juli 20250

    Komisi VIII Minta Akselerasi Pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj

    17 Juli 20250

    Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2024

    16 Juli 20250

    Kunjungan Dubes Suriah Perkuat Kerja Sama Antar-Negara

    16 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?