Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pertanyakan realisasi tujuh program Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun anggaran 2023 yang menjadi sinergitas BRIN dengan Masyarakat.
“Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar, tapi saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi,” tanya Maman dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN serta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (19/6/2023).
Tidak hanya itu, lanjut Maman, ada lagi beberapa program yang dalam laporannya nol seperti Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR, FUMI atau fasilitas usaha mikro berbasis IPtek, program FIAR atau fasilitas inovasi akar rumput, Riset Indonesia Maju, Produk Inovasi. Hanya satu program yakni MBBM atau Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab, yang dalam laporan terlihat realisasi anggarannya yakni sebesar 180 Miliar.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Donny Oekon itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa ketujuh program yang sudah disepakati dalam rapat anggaran tahun lalu dengan Komisi VII DPR RI tersebut, dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan itu terkena Automatic Adjustment dari Kementerian Keuangan. Dengan kata lain ketujuh program BRIN yang bersentuhan dengan rakyat itu terkena tanda bintang. Dimana anggaran tercantum pada program tersebut belum dapat digunakan. Sehingga program tersebut pun belum bisa dijalankan.
Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam salah satu isi kesimpulannya mendesak Kepala BRIN untuk segera mempercepat realisasi kegiatan pada tahun anggaran 2023 yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti BARISTA, PPBR, FUMI, FIAR dan MBBM tadi. Dalam kesempatan itu Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 BRIN secara mendetail dan komprehensif kepada Komisi VII DPR RI.