Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Putih Sari Minta Pemda Indramayu Berikan Perlindungan terhadap PMI
    DPR

    Putih Sari Minta Pemda Indramayu Berikan Perlindungan terhadap PMI

    redaksiBy redaksi27 Mei 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Bekerja ke luar negeri masih menjadi magnet memikat bagi Warga Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, pada April 2023, sebanyak 5.937 warga Kabupaten Indramayu mendaftar menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

    Tingginya jumlah warga Kabupaten Indramayu yang berangkat menjadi PMI ke luar negeri menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. “Kabupaten Indramayu menjadi salah satu kantong terbesar penempatan PMI di Indonesia. Sehingga, perlu terus dilakukan pengawasan,”kata Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari baru baru ini di Indramayu, Jawa Barat. 

    Lanjut Putih, pengawasan penting terus dilakukan untuk memastikan agar PMI dilindungi dari berbagai tindakan negatif. Hal itu seperti perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

    “Untuk itu, kami ingin mengetahui Pelindungan terhadap PMI, dari sejak awal perekrutan (calon PMI), sampai kembali lagi ke tanah air (purna PMI),” ungkapnya

    Legislator Gerindra itu menambahkan persoalan perlindungan harus menjadi prioritas utama dari para pemangku kebijakan, baik swasta, Perwakilan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun pemerintah.

    “Kami ingin menghimpun data dan infromasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait peran Pemerintah Daerah terhadap Pelindungan PMI di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu. Serta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu dalam upaya memaksimalkan peran Pemerintah Daerah terhadap PMI,” tambahnya. 

    Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Indramayu Rinto Waluyo mengungkapkan Sistem pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan PMI. Unsur Satgas ini di antaranya Dinas Provinsi dan Kab./Kota yang membidangi ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi, Kejaksaan dan stakeholder lainnya. Satgas ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PMI serta memastikan pemenuhan regulasi dan perlindungan hak-hak pekerja migran. 

    Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan PMI untuk melakukan pemantauan bersama terhadap kondisi dan perlindungan pekerja migran. Hal ini dapat melibatkan pertukaran informasi dan data, koordinasi dalam kasus pelanggaran, serta tindakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran.

    Ke depannya, UPTD LTSA PMI Jawa Barat juga menyediakan pusat layanan dan bantuan bagi pekerja migran. Pusat ini memberikan akses bagi pekerja migran untuk mendapatkan informasi, konseling, bantuan hukum, dan dukungan dalam menangani masalah yang terkait dengan penempatan mereka. 

    DPR RI Indonesia PMI
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    BRIN Perlu Berkolaborasi dengan Inovator Lokal-Internasional untuk Kemandirian Riset Bangsa

    15 September 2025

    Arzeti Bilbina Apresiasi Sido Muncul: Proses Modernisasi Produksi Tanpa Korbankan Karryawan

    14 September 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    BRIN Perlu Berkolaborasi dengan Inovator Lokal-Internasional untuk Kemandirian Riset Bangsa

    15 September 20250

    Arzeti Bilbina Apresiasi Sido Muncul: Proses Modernisasi Produksi Tanpa Korbankan Karryawan

    14 September 20250

    egah Abuse of Power Aparat, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Sejalan dengan RUU KUHAP

    14 September 20250

    Jaga Kesehatan Pekerja, Komisi IX Dorong Penerapan Upah UMK Berjalan Konsisten

    14 September 20250

    Komisi IX Apresiasi Kebijakan 60% Tenaga Kerja Lokal di Gresik

    13 September 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?