Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kota Denpasar, Bali. Kunspik ini bertujuan untuk mengawal keterbukaan informasi publik jelang Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menjelaskan kunjungan Komisi I juga dalam rangka untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara terpusat dan terintegrasi.
Termasuk, Komisi I meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bersinergi bersama mitra terkait seperti pemerintah dan Dinas Komunikasi dan Informasi setempat untuk melakukan sosialisasi informasi pemilu kepada masyarakat. Hal itu dalam rangka menyukseskan jalannya pemilu yang diharapkan dapat menekan potensi konflik horizontal yang akan terjadi.
Bambang menambahkan sosialisasi ini penting dilakukan oleh mitra terkait juga untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan netral dan transparan. Sehingga, ia menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus memberikan penguatan kepada pemerintah daerah dan Komisi Informasi Publik Daerah (KPID) agar dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal. Selain itu, DPR juga akan mendiskusikan lebih lanjut terkait hasil rapat yang diadakan di Pemerintah Kota Bali selama kunjungan kerja ini.
“Saran dan masukan yang diberikan oleh pihak terkait selama kunjungan kerja ini akan dibawa ke gedung parlemen Senayan untuk menjadi bahan diskusi dengan mitra di DPR RI. Keputusan-keputusan strategis juga akan diambil untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan,” ujar Bambang kepada Medpolindo.com usai pertemuan dengan Pemkot Denpasar, di Bali, Kamis (25/5/2023).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap KPID juga terus dapat memperkuat kerja sama dan saling memberikan dorongan antara berbagai pihak terkait. Sehingga setiap lini dapat bekerja sesuai dengan tugasnya secara benar dan profesional. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan dipercaya dapat tercapai.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam mengawal keterbukaan informasi publik terkait pemilu, menjaga netralitas penyelenggaraan, serta meminimalisir potensi konflik dan berita-berita bohong (hoaks) juga untuk mencegah politik identitas dan polarisasi.
“Semoga dengan adanya upaya kolaboratif ini, pemilu di masa depan dapat berlangsung dengan lebih baik, menghasilkan keputusan yang sah dan representatif untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tutup Bambang.