Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah betul-betul mengkaji secara mendalam terkait rencana impor dua juta ton beras. Daniel berharap, rencana tersebut tidak berdampak terhadap kondisi petani yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
“Jangan sampai impor beras merusak harga beras petani, bagaimana dengan program food estate yang harusnya berdampak akan kesejahteraan petani. Food estate ini kan tujuannya positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ancaman dan krisis pangan,” urai Daniel dalam rilis yang diterima Medpolindo.com, Selasa (23/5/2023).
Adapun rencana impor beras, menurut Daniel, perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena cuaca panas berkepanjangan (El-Nino). Oleh karena, kondisi El-Nino menyebabkan kekeringan yang bisa menekan produksi pangan, termasuk beras. Pemerintah mengklaim impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman El-Nino.
Meski begitu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemerintah melakukan pengkinian data CBP pasca panen raya. Hal ini, ungkap Daniel, bertujuan untuk memastikan apakah program impor beras sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hal yang harus diperhatikan Pemerintah adalah mengenai data. Jangan juga pemerintah lakukan impor saat panen raya. Itu menjadi berita buruk dan akan mengganggu semangat para petani. Cek dulu produksi dalam negeri, apakah impor bahan pangan seperti beras tepat untuk menghadapi El Nino?” tegas Daniel.
Selain itu, Daniel menyoroti satuan tugas (Satgas) Pangan yang terkesan terlambat dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Mengingat, tandas Daniel, Polri dan sejumlah Kementerian membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar.
“Satgas Pangan harus lebih sering turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga-harga. Apabila ada inflasi, harus segera dicari akar permasalahannya. Jangan menunggu komoditi pangan naik baru turun ke pasar,” pungkas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu.