Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi X Tegaskan Negara Juga Harus Hadir Di Sekolah Swasta
    DPR

    Komisi X Tegaskan Negara Juga Harus Hadir Di Sekolah Swasta

    redaksiBy redaksi15 April 202312 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti sampaikan bahwa kehadiran negara di Perguruan Tinggi Swasta masih sangat kecil sekali. Hal itu sama dengan kehadiran Pemerintah di SD, SMP, SMA, SMK Swasta seolah ini dilihat sebagai kepemilikan oleh pemerintah.

    “Padahal yang harus kita lihat adalah siswanya, siswanya ini mau sekolah negeri mau sekolah swasta itu haknya sama terhadap APBN. Nah ini yang mungkin perlu di kaji kembalilah. Saya enggak tahu karena tren keputusannya itu hanya mengurusi gedung-gedung milik negeri, guru-guru sekolah negeri, kemudian apapun misalnya ada kesempatan untuk banyak acara itu semuanya bandrolnya adalah negeri,” ujar Agustina Wilujeng Pramestuti saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Boyolali, Jumat (14/4/2023).

    “Mereka lupa anak-anak di sekolah swasta itu juga punya hak yang sama dan jumlah swasta lebih banyak ingat loh ya, Undang Undang Dasar 45, negara wajib membiayai terutama yang pendidikan dasar,” ujarnya.

    Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan bahwa sebagai Kementerian Pendidikan yang harus dilihat itu adalah siswa dan proses belajar mengajarnya. “Urusannya mahasiswa dengan negara piye itu yang tidak mereka pikirkan sama sekali,” ungkapnya.

    “Kita memiliki kemenangan di anggaran yang kita enggak akan  mau lagi kecolongan, harus ada bantuan untuk perguruan tinggi swasta, harus banyak bantuan untuk SMA, SMK Swasta harus besar pula bantuan untuk SD, SMP Swasta yang lain-lainnya nggak penting yang tidak ada undang-undangnya yang proses coba-coba kita alihkan anggarannya ke pendidikan khusus yang diterima langsung oleh anak-anak,” tegas Agustina. 

    APBN DPR RI Pendidikan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Satgas Galapana DPR Pastikan Penanganan Korban Gempa NTT Berjalan Cepat

    16 Agustus 2026

    Masa Sidang Baru, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Gas Dibahas!

    14 Agustus 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Satgas Galapana DPR Pastikan Penanganan Korban Gempa NTT Berjalan Cepat

    16 Agustus 20260

    Masa Sidang Baru, Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Gas Dibahas!

    14 Agustus 20260

    Dadang M Naser: Kedaulatan Ekonomi Jadi Prioritas di HUT ke-81 RI

    14 Agustus 20260

    Di Sidang Tahunan dan Sidang Bersama 2026, Puan Kenakan Kebaya Brokat Hijau Olive

    14 Agustus 20260

    Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Motor Listrik Nasional: Wujud Nyata Visi Kemandirian Presiden

    13 Agustus 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?