Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono membacakan laporan terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri di Paripurna, untuk kemudian akan diambil keputusan. Sebelumnya, Komisi I sudah menyetujui penerimaan hibah 15 unit Armoured Personal Vehicle (APC) berupa kendaraan taktis Bushmaster Protected Mobility Vehicle (BPMV) dari Pemerintah Australia untuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.
”Sebagai salah satu bentuk kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Australia berencana untuk memberikan hibah 15 unit kendaraan taktis BPMV. Penerimaan hibah ini diharapkan akan dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan PMPP TNI dalam melaksanakan misi perdamaian dunia,” jelas Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Dijelaskan Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, 15 unit kendaraan taktis BPMV ini terdiri dari 13 unit Angkut Personel/Troops, 1 unit Komando, dan 1 unit Ambulance dengan nilai hibah sebesar AUD 29.075.441. Dengan spesifikasi yang dimiliki kendaraan taktis BPMV ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan personil terhadap perubahan sistem operasi saat melaksanakan tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD).
”Hibah ini memiliki spesifikasi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan OPPD sesuai dengan tugas dan tanggungjawab PMPP TNI yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan Statement of Unit Requirement (SUR), yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Di akhir, Bambang kemudian menyerahkan laporan kepada Pimpinan rapat, untuk kemudian pimpinan menanyakan kepada seluruh peserta rapat dan diambil keputusan. ”Apakah Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri dapat disetujui?”, tanya Wakil Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco saat memimpin rapat yang kemudian dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta rapat.