Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Legislator Minta Presiden Rombak Pejabat Ditjen Minerba
    DPR

    Legislator Minta Presiden Rombak Pejabat Ditjen Minerba

    redaksiBy redaksi30 Maret 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) khususnya di Direktorat Jenderal Minerba (Ditjen Minerba). Hal tersebut menyusul adanya dugaan korupsi di instansi tersebut.

    “Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Karena Kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga saat ini. Itu pun kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional,” kata Mulyanto kepada Media, Rabu (29/3/2023).

    Mulyanto menyebut program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah termasuk juga batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi bisa hanya tinggal sebatas wacana, jika kondisi dan kinerja aparaturnya seperti itu.  Sehingga implementasinya terbilang sulit.

    “Contohnya adalah Proyek Gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi nyatanya ditinggal investor AS.  Proyek strategis nasional ini dapat kan terancam gagal,” tambahnya.

    Belum lagi, lanjut Mulyanto, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg.

    Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO (Domestic Market Obligation) dan harga DPO (Domestic Price Obligation).

    “Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel. Jadi Wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak mewujud,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

    Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas. Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai. 

    DPR RI ESDM Jokowi PLN
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Mardani Dorong Pemprov Jakarta dan Pusat Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta

    10 Juli 2025

    Forum Bakohumas Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi

    10 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiga Catatan Darmadi untuk Kemenkop: Roadmap Kabur, Tugas Tak Jelas, Eksekusi Telat

    10 Juli 20250

    Mardani Dorong Pemprov Jakarta dan Pusat Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta

    10 Juli 20250

    Forum Bakohumas Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi

    10 Juli 20250

    Warga 3T Tak Rasakan Nilai Pancasila, Negara Harus Hadir Lewat Layanan Dasar

    9 Juli 20250

    KUHAP Lama Berusia 44 Tahun, DPR Targetkan Revisi untuk Peradilan yang Adil

    9 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?