Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI) Indra Iskandar membantah kehadiran delegasi Knesset di Bali tahun 2022 lalu merupakan undangan resmi dari Indonesia. Perwakilan Parlemen Israel itu datang sebagai delegasi Inter–Parliamentary Union (IPU) yang mengadakan acara.
“Meeting IPU ke-144 adalah meeting reguler IPU, yang pada tahun 2022 diadakan di Bali. Saat itu DPR RI sebagai tuan rumah hanya bertindak sebagai Majelis Umum,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar pada keterangan persnya yang diterima medpolindo.com pada Senin (27/3/2023).
Diketahui, IPU General Assembly ke-144 digelar di Nusa Dua, Bali, dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2022 dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’ dihadiri oleh lebih dari 110 perwakilan negara hadir dalam sidang IPU ke-144, termasuk delegasi dari Israel.
Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebut Israel mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia tersebut dibantah oleh Sekjen DPR RI. Lantaran perwakilan Israel hadir karena merupakan undangan dari IPU yang merupakan forum internasional yang membidangi negosiasi politik antarnegara.
Sebagai Ketua Majelis Umum, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pun hanya menjalankan tugas untuk memimpin jalannya Sidang Umum IPU ke-144. Tambahnya, undangan peserta yang hadir di Sidang Umum dikeluarkan oleh Presiden IPU dan Sekjen IPU.
“Agenda juga IPU yang tentukan, dengan masukan dari negara host. Sebelum menjadi host, kita meneken MoU Host Country Agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU,” jelas Indra sapaan akrabnya.
Lanjutnya, selama penyelenggaraan kegiatan IPU ke-144 di Bali pada tahun 2022 lalu pun Ibu Puan tidak ada kontak fisik dengan delegasi Parlemen Israel, apalagi menyambut hangat. Proses registrasi peserta dan screening dilakukan oleh Sekretariat IPU lalu kemudian daftar peserta tersebut diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara.
Bahkan menurutnya, peserta Parlemen Israel sebelum mengikuti Sidang Umum IPU harus terlebih dahulu dikirim ke clearing house sebagai Tim Interkem yang bertugas memberikan visa untuk beberapa negara sensitif. Indra mengatakan, clearing house terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, BIN, dan lembaga lainnya yang terkait.
Indra memastikan, partisipasi dengan prosedur seperti itu juga terjadi pada meeting-meeting PBB yang diadakan di Indonesia selama ini. “Sehingga tidak benar DPR RI menerima kunjungan kenegaraan dari Knesset atau Parlemen Israel karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel,” ujar Indra.
Seperti diketahui, DPR RI mendapat banyak pujian atas penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali. Salah satu produk Sidang Umum IPU lahirnya ‘Deklarasi Nusa Dua Bali’, yang ditetapkan menjadi produk utama hasil sidang.
IPU ke-144 juga turut membahas isu-isu yang tengah menjadi tantangan dunia, termasuk tentang konflik Rusia dengan Ukraina. Ketua DPR RI Puan Maharani sendiri juga terus menekankan isu perdamaian dunia selama penyelenggaraan Sidang Umum IPU ke-144.
Dalam sidang IPU tersebut, Puan mengatakan promosi perdamaian dan keamanan penting untuk menjadi perhatian bersama. “Dan bagaimana Parlemen berkontribusi dalam membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik,” ucap Puan dalam di Sidang Umum IPU ke-144, tahun lalu.
Selain itu, isu penting lain yang dibahas adalah mengenai percepatan mengakhiri pandemi Covid-19 lewat kesetaraan vaksin di seluruh negara. Ia juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dihadapkan pada berbagai tantangan selama pandemi Covid-19.
Puan mengatakan, Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan ‘budaya damai’ (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan. Ia menyinggung krisis kemanusiaan akibat konflik Rusia dan Ukraina.
“Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kita mengharapkan perang segera berakhir, dan dilakukan gencatan senjata,” ungkap Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menekankan pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, piagam PBB, dan perlunya peneguhan terhadap integritas teritori untuk mencapai resolusi konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga menyinggung soal kemerdekaan Palestina.
“Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” tegas Mantan Menko PMK ini.