Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi kinerja Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kepulauan Riau, khususnya dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul di wilayahnya. Hal ini disampaikannya setelah melakukan rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN Daerah (Binda), Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023).
“Sejauh ini sih baik-baik saja ya, jadi tidak ada hal yang extraordinary atau bagaimana sejauh ini tupoksi mereka saya lihat dikerjakan dengan baik terbukti dari laporan-laporan disampaikan juga akurat. Dan sesuai dengan yang kami terima juga masukan-masukan selama ini, yang masuk ke Komisi I DPR,” jelas Christina saat ditemui medpolindo.com usai rapat tertutup Komisi I dengan BINDA Kepri.
Disampaikan Christina, banyak sekali fokus pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut, diantaranya mengenai deteksi keamanan Pemilu 2024.
“Komisi I ingin mendengar terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu sudah seperti apa berjalan di Batam ini, di Kepulauan Riau. Dan juga apa tantangannya, ini kan menjadi tugas, salah satunya tugas BINDA untuk memetakan potensi-potensi permasalahan yang mungkin bisa terjadi terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu, itu satu hal.
Pembahasan lainnya, disampaikan Christina adalah mengenai kondisi laut perbatasan di Kepri, yang dinilainya banyak sekali tantangan terutama karena berbatasan dengan negara-negara tetangga.
“Tadi dibahas juga terkait dengan illegal fishing, lalu juga dengan perompakan hal-hal seperti itu, masuknya narkoba, dan yang juga menjadi perhatian Komisi I adalah pengiriman pekerjaan migran Indonesia secara unprosedural. Jadi Batam ini sempat menjadi temuan banyak sekali pekerja migran Indonesia yang berangkat secara anprosedural dari Batam untuk pergi ke Malaysia utamanya. Nah ini tadi kami bahas bagaimana, apakah ada solusi yang bisa dilakukan terkait hal ini,” jelasnya.
Diakhir, Christina juga menekankan pentingnya sinergitas yang harus dilakukan oleh BINDA Kepri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. “Tentunya dengan mengedepankan koordinasi di sini ada BIN, di sini ada juga polisi air, ada juga Bakamla dan juga banyak lagi. Beberapa yang perlu untuk duduk bersama untuk memikirkan persoalan ini agar bisa dicari solusinya. Tadi ada juga dibahas mungkin perlu untuk dibuat pos-pos pengawasan yang sifatnya permanen di titik-titik yang memang selama ini sudah diketahui menjadi jalur untuk berangkatnya pekerja migran ini,” tutupnya.