Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Kabupaten Mimika perlu adanya pengawasan ketat dari Kejaksaan dan Kepolisian karena selama ini masyarakat tidak terurus dengan baik.
“Ini menjadi tanda tanya besar, jadi untuk kedepan saya akan minta untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih detil dan transparan dalam melakukan audit pengawasan ketat,” katanya saat diwawancarai medpolindo.com di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (4/3/2023).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggaran yang ada di Kabupaten Mimika itu bisa bermanfaat untuk Timika dan juga orang asli Timika.
“Tokoh agama juga telah menyampaikan bahwa disini tidak ada rumah sehat padahal APBD disini kan tertinggi di Papua. Kalau di Merauke Rp2,7 Triliun kalau disini saya yakin bisa tembus mencapai Rp4 Triliun per tahun, apalagi perubahan Freeport menjadi Usaha Pertambangan Khusus (UPK),” jelasnya.
Legislator Daerah Pemilihan Papua itu menjelaskan bahwa masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan amanat dan implementasi Otsus dengan semangat, padahal pemberdayaan masyarakat Papua harus dilakukan baik untuk agama, adat maupun pemberdayaan masyarakat Papua sendiri.
“Mungkin kita harus evaluasi secara bertahap untuk Kabupaten/Kota yang ada di Papua kemudian pemerintah pusat memberikan rujukan pengarahan sehingga nanti mereka benar-benar bisa melaksanakan arahan-arahan dari Pusat agar implementasi Otsus ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten/Kota,” tutupnya.