Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri menilai Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bentuk diskriminasi terhadap tenaga pendidik. Hal itu disampaikan Sakinah saat mengunjungi SMAN 1 Denpasar, Provinsi Bali, di masa reses baru-baru ini.
Di momen itu, Sakinah menerima banyak keluhan dan masukan dari para guru. Kepada Sakinah, para guru ini menilai PPPK terhadap Tenaga Pendidik adalah diskriminasi. “Karena ada, di bidang kesehatan, tenaga kesehatan diberikan fasilitas berupa pengangkatan langsung menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), bukan PPPK seperti guru,” ungkap Sakinah Ajlufri.
Padahal, lanjutnya, gurulah yang ‘menciptakan’ dokter, perawat, dan segala profesi lainnya. Sehingga, sejatinya guru juga mendapat perlakuan yang sama dengan profesi lainnya seperti perawat atau tenaga medis lainnya, yakni menjadi CPNS.
Adanya diskriminasi ini, menurut Sakinah, semakin meyakinkan peribahasa bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Diakui Politisi dari Fraksi PKS ini, keluhan seperti ini tidak hanya berasai dari SMAN I Denpasar saja. Melainkan juga hampir dari seluruh guru di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Sakinah kembali menegaskan bahwa Komisi X DPR pun sebenarnya lebih menginginkan pengangkatan guru menjadi CPNS. Sampai sekarang pun, tegasnya, masih terus diperjuangkan oleh Komisi X. Sehingga, dengan masukan dan keluhan dari guru di Denpasar ini, ia berkomitmen bahwa Komisi X akan kembali mendiskusikan dan memperjuangkannya dengan Mendikbudristek RI.
“Sehingga tidak ada lagi itu peribahasa guru pahlawan tanpa tanda jasa. Yang benar, jasa guru harus dihargai,” tegasnya.