Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang, mengecam kebijakan pemerintah Taliban yeng melarang perempuan dan anak perempuan di Afghanistan untuk kuliah dan bekerja di organisasi non-pemerintah (LSM).
“Kami sangat khawatir dengan meningkatnya pembatasan pendidikan perempuan,” kata anggota dewan keamanan dalam sebuah pernyataan, dilansir dari BBC, Rabu 28 Desember 2022.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah Taliban membuka kembali sekolah dan menghapus kebijakan yang menunjukkan peningkatan erosi untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pembatasan terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan harus segera dicabut.
“Pembatasan terbaru adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan,” tulis Gutteres di Twitter.
“Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan,” imbuhnya.
Akibat dari kebijakan tersebut, sedikitnya lima LSM ternama berhenti beroperasi di Afghanistan setelah perempuan dilarang bekerja untuk mereka oleh pemerintah Taliban.
Tetlebih sejak merebut kembali kendali negara itu tahun lalu, Taliban terus-menerus membatasi hak-hak perempuan, meskipun menjanjikan aturan mereka akan lebih lunak dibandingkan rezim awal pada tahun 1990-an.
Selain itu, pada pekan lalu Taliban menangkap lima wanita yang ikut serta dalam aksi protes di ibu kota Afghanistan, Kabul, atas larangan pendidikan wanita. Bahkan tiga wartawan juga ikut ditangkap.