Penulis: redaksi

Ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berhenti beroperasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan seringkali menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Untuk diketahui PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian…

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan permasalahan tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Menurutnya, banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, dan kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah. Mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Jika tidak segera ditangani, tegasnya, praktik ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia. “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menanggapi penutupan PT Sritex dan PHK terhadap puluhan ribu pegawainya. Ia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu. “Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas penutupan PT Sritex dan dampaknya bagi lebih dari 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kami memahami bahwa ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan industri ini,” ungkapnya dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Keputusan pailit ini, imbuhnya, tentu menjadi pukulan berat, tidak hanya bagi pekerja…

Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia, mengklaim bahwa Meta (perusahaan induk dari Facebook dan Instagram) membatasi konten pro-Palestina di platform mereka. Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan ini sebagai bentuk sensor daring yang sistematis. Lebih dari 15 juta postingan media sosial berbahasa Ibrani yang menghasut kekerasan terhadap Palestina, tetapi tidak dimoderasi sejak Oktober 2023. Di sisi lain, konten Palestina secara sistematis ditekan atau dibatasi. Karena itu, pada 23 Januari 2025, sejumlah organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, bersama dengan Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International, mengajukan keluhan whistleblower kepada Securities and Exchange Commission (SEC). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang mendera Pertamina Patra Niaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya. Meitri menilai skandal ini menyingkap bagaimana rapuhnya manajemen perusahaan tersebut, sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah. “Saya melihat peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri memiliki spirit yang positif. Namun demikian, aturan ini menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam…

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan pentingnya sistem manajemen kepegawaian yang lebih kolaboratif dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam acara Executive Brief dengan tema Sistem Manajemen Kepegawaian Yang Kolaboratif Dan Efektif Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang digelar di Kantor DPD RI, 27 Februari 2025. GKR Hemas selaku Wakil Ketua DPD RI yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum menyoroti bahwa tata kelola kepegawaian yang terpadu dapat mendorong efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sinergi yang kuat dalam mengelola sumber…

Ramadan menjadi momen penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (Ekraf) untuk meningkatkan produktivitas. Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, mereka juga kerap menghadirkan inovasi baru yang lebih menarik dan kreatif. “Pelaku UMKM dan Ekraf selalu mengandalkan bulan Ramadan. Pada bulan ini, mereka berharap meraih keuntungan lebih besar dibandingkan bulan lainnya, sejalan dengan meningkatnya minat belanja masyarakat,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya kepada Parlementaria, Sabtu (1/3/2025). Dalam konteks ini, pemerintah di semua tingkat diharapkan dapat membantu pemasaran produk UMKM dan Ekraf. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah…

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyoroti manfaat konkret dari perdagangan karbon bagi daerah, serta mekanisme distribusi manfaat bagi daerah penyumbang penurunan emisi karbon di Indonesia. “Jika perdagangan karbon ini diterima di pusat, apakah kabupaten penghasil karbon seperti di Jambi juga mendapatkan manfaatnya? Bagaimana mekanisme perhitungannya agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya?” tanya Cek Endra dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti metode penghitungan karbon di setiap wilayah kabupaten. Ia menilai bahwa banyak daerah belum memahami bagaimana KLHK menentukan volume karbon yang dihasilkan dan layak mendapatkan insentif dari perdagangan karbon. “Apakah…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kenaikan harga pangan yang kembali terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun dan seharusnya dapat dikendalikan dengan kebijakan yang lebih tepat dan terkoordinasi. “Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran memang selalu terjadi, tapi bukan berarti ini sesuatu yang wajar atau tidak bisa diatasi. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk menstabilkan harga agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, dan maritim,…

Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau harga bahan pokok sekaligus mengecek keamanan pangan yang ada di pasar yang dibangun sejak tahun 2021 itu. Dalam kesempatan itu, Nurhadi turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di NTB dalam menjaga keamanan pangan selama bulan Ramadan. “Komisi IX juga mendorong sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait guna memperkuat upaya pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat,” jelas Nurhadi usai kunjungan kerja…