Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menekankan agar Prosedur Tetap (Protap) pelayanan pasien dengan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) harus dipahami oleh berbagai lini di Rumah Sakit (RS), terutama oleh mereka yang langsung berhadapan dengan pasien. Hal ini disampaikannya di tengah Kunjungan Kerja BURT ke RS Permata Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (23/6/2023). “Saya berharap sekali pelayanan yang tadi disampaikan, petugas yang di frontdesk untuk bisa di-briefing bahwa protap-nya begini-begini-begini. Jangan sampai di atasnya iya tapi di bawahnya nggak nyambung. Nanti nggak connect bagaimana cara nerimanya,” ujar Novita setelah mendapatkan paparan dari Direktur RS Permata Cibubur pada acara tersebut. Dalam…

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPR melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan ibadah haji. Berkenaan dengan hal itu, Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ini telah membentuk Tim Pengawas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Tugas pengawasan Timwas Haji DPR RI ini dibagi dua, yakni Timwas I yang akan mengawasi persiapan ibadah haji dari tanggal 19 Juni-4 Juli 2023.…

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah. “Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan,” ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi diKantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab…

Pengaturan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam (SDA) harusnya memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam konstitusi negara. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait SDA menyebutkan prinsip hukum yang digali berdasarkan konstitusi dasar negara yang kemudian harusnya menuntun arah kebijakan hukum terhadap pengaturan SDA di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip hukum ini pula yang akan dijadikan pedoman sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pengaturan SDA ke dalam berbagai produk perundang-undangan. “Dari 20 prinsip hukum yang pernah diputuskan MK, ada 7 prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen Undang-Undang bidang sumber daya alam. 2 prinsip yang dapat saya berikan…

DPD RI sebut ada kerugian negara atau daerah sebesar Rp4,93 triliun saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Tahun 2022. Hal tersebut tercantum dalam LHP BPK RI yang diserahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. “Dari angka tersebut, kerugian negara atau daerah yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan nilai yang terbesar yakni Rp3,69 triliun (75 persen),” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (22/6). Nono Sampono menjelaskan terkait pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), BPK RI telah menyampaikan 106.205 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun…

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 kepada DPD RI pada Kamis (22/6/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun mengatakan hasil pemeriksaan atas 28 Pemerintah Daerah (Pemda) menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 Pemda dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 Pemda. “Realisasi BLT Desa pada 410 Pemerintah Desa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kebijakan konsolidasi belanja pengadaan laptop mampu menghemat anggaran hingga Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022. Sebelumnya, belanja pengadaan laptop dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kementerian/lembaga, sehingga tidak efisien. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung tindak lanjut konsolidasi belanja pengadaan untuk semakin menghemat uang negara. “Saya kira upaya konsolidasi ini sangatlah bagus dan perlu terus dilanjutkan, supaya kita bisa menghemat anggaran dari belanja pengadaan. Penghematan ini tentunya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang memang prioritas dan mendesak, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI…

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin mengapresiasi rencana perbaikan jalan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Diketahui, rencana perbaikan jalan daerah tahap pertama itu ditargetkan akan dilakukan Kemen-PUPR pada bulan Juli 2023 dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp14,6 triliun. Anggaran tersebut, kata Hamid, akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 km. “Ada beberapa provinsi prioritas di antaranya Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Selain itu, ada pula penanganan jembatan sepanjang 2.363 meter. Sedangkan tahap kedua menggunakan…

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menyoroti persoalan sampah dan sedimentasi laut yang ada di kampung Nelayan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, dengan adanya masalah sampah tersebut mengakibatkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehingga, ia meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Padahal, menurutnya, jika dikelola dengan baik, kampung nelayan ini dapat menjadi objek wisata. Sehingga, dengan adanya penanganan atas pencemaran lingkungan ini, akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, juga meningkatkan kualitas hidup karena membaiknya kualitas kesehatan dan pendidikan. “Tentunya, ini sangat kita perhatikan. Perlu dibantu dengan program yang…

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti perihal maraknya Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA. “Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat…