Penulis: redaksi

Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi anggaran di Setjen DPR RI tidak akan mengurangi kualitas dan dukungan pelayanan kepada DPR RI. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas utama Setjen DPR sebagai mandatori yang telah diatur dalam undang-undang. “Tugas utama kami di Setjen DPR memberikan dukungan kepada dewan, dan yang dikurangi bukan anggaran DPR, karena itu dalam undang-undang, melainkan anggaran Setjen DPR yang sifatnya kegiatan suplemen atau pendukung saja,” ungkap Indra kepada medpolindo.com usai membuka Sosialisasi Penyampaian Arah Kebijakan dan Program Prioritas Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Indra menyampaikan hal itu…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan…

Selengkapnya

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta keluarga Alex Denni. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan kasus hukum yang tengah berlangsung, dengan fokus pada adanya kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara yang melibatkan Alex Denni. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menyarankan agar Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa Alex Denni. “Komisi III DPR RI meminta Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas…

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini, Senin (24/2/25). BPI Danantara sebagai ‘sovereign wealth fund’ yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju…

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI Ishak Mekki menyoroti permasalahan kemacetan parah di rute Palembang-Desa Betung, Muaro Jambi, yang seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI ke proyek tol Palembang-Jambi, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. “Seperti yang kita ketahui, kemacetan di rute Jambi Betung-Palembang sangat luar biasa, terutama saat arus mudik. Salah satu harapan besar kami adalah agar tol ini bisa segera difungsikan, setidaknya untuk mempermudah perjalanan…

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII DPR RI Elpisina menyoroti aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di Pulau Nusakambangan. Ia khawatir kegiatan ini memiliki dampak terutama terkait dengan keamanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di pulau tersebut. “Saya melihat ada penambangan pasir di Nusakambangan yang cukup besar. Penambangan ini menjadi tonggak penting, terutama bagi perusahaan seperti Semen Holcim. Ini tentu perlu dikoordinasikan dengan baik,” ungkap Elpisina kepada medpolindo.com dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (22/02/2025). Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa semangat awal pembangunan lapas di Nusakambangan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Ia menyampaikan…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang impor, terutama yang rawan masuk secara ilegal. Pasalnya, menjelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, diperkirakan akan meningkat. “Pihak berwenang agar lebih berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara,” tegasnya kepada medpolindo.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa…

Selengkapnya