Penulis: redaksi

Dalam Sidang Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan memberikan perhatian khusus pada pembentukan komite perempuan. Menyambut hal tersebut Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan, dengan pembentukan Komisi Perempuan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan, sehingga harapannya nanti setelah ada komisi perempuan, anggota APA bisa memantau keterwakilan perempuan di legislatif di masing masing keanggotaan APA. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya komisi perempuan ini, karena menurut kita representasi perempuan dalam kebijakan publik dan pemerintahan akan bisa didorong apabila ada keseriusan dari masing-masing negara anggota APA,” papar Putri di Baku, Azerbaijan,…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA). Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia. Kedua belah pihak saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok),…

Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon bersama dengan Wakil Ketua BKSAP Sukamta dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti, Putri Anetta Komarudin, Didi Irawadi Syamsuddin, menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Majelis Parlemen Asia. Dalam sidang ini, BKSAP mendorong penguatan organisasi APA dalam implementasi resolusi dan juga evaluasi program-program tersebut serta mendukung pembentukan komite perempuan di APA. “APA ini masih dalam sebuah proses formasi, dan kita terus berkontribusi di dalam pemikiran bagaimana memperbaiki organisasi parlemen asia supaya mekanismenya lebih tangguh lebih kuat, power full, solid seperti Parlemen Eropa,” papar…

Perdagangan tata niaga di media sosial menjadi sorotan pemerintah karena dianggap turut mempengaruhi anjloknya penjualan pedagang pasar. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza merasa perlunya aturan berjualan di media sosial. “Bagaimanapun juga itu adalah aktivitas bisnis yang memerlukan pengaturan supaya ada perlindungan kalau ada masalah di kemudian hari,” ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023). Faisol Riza menyebut aturan berjualan perlu dibentuk untuk perlindungan sesama pelaku usaha. Selain itu, agar tidak merugikan antara pedagang satu dan lainnya. “Juga mengatur harga supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” lanjut Faisol Riza. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI…

Komisi X DPR RI mendorong peningkatan kualitas pustakawan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. “Darurat literasi tidak bisa dipisahkan dari tenaga pustakawan yang seadanya,” ujarnya kepada Parlementaria usai agenda kunspek tersebut, Jumat (22/09/2023). Menurut Fikri, pustakawan yang berkualitas akan meningkatkan indeks literasi di suatu daerah. Fikri pun menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal masih banyak pustakawan di tempat itu yang berpendidikan rendah. “Jadi ada (pustakawan) lulusan SMP, ada lulusan SMA.…

Literasi memiliki peran sentral dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Untuk mencapai tingkat literasi yang lebih tinggi, diperlukan kerja sama semua pihak dan upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung budaya membaca dan pemahaman informasi yang lebih baik. Oleh karenanya, Komisi X DPR RI saat ini tengah menjalankan fungsi pengawasan yakni mengawasi kebijakan literasi melalui Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Serang, Banten menyatakan bahagia karena mendapat berbagai informasi tentang kondisi literasi di Kabupaten Serang. “Ternyata banyak yang sudah dilakukan pemda. Semoga dengan pertemuan…

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto mengapresiasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (BPSDMI Kemenperin) yang terus berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Salah satunya adalah Program Diklat 3 in 1 yang dalam pelaksanaannya digawangi oleh balai diklat di berbagai provinsi, termasuk Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. Program Diklat 3 in 1 adalah program Pusdiklat Industri BPSDMI yang memberikan pelatihan gratis bagi masyarakat agar mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan di duni industri. Sehingga, mereka siap terjun langsung di dunia kerja. Dengan mengikuti Diklat 3 in 1, masyarakat mendapatkan 3 hal dalam 1 pelatihan, yakni pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja di industri. …

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan perpustakaan berperan penting sebagai motor pengembangan literasi di masyarakat. Karena itu, menurutnya, penting untuk menghadirkan perpustakaan-perpustakaan bersifat digital untuk menunjang kemudahan sehingga meningkatkan minat baca masyarakat ke depannya. “Inovasi perpustakaan digital ini dapat menjadi destinasi penguatan literasi yang menarik, tidak hanya untuk anak muda, melainkan bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Andreas saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Pendopo Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/9/2023). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan perkembangan literasi, khususnya baca tulis di Kabupaten Garut, terus meningkat setiap tahun. Hal ini dilihat dari capaian nilai kajian…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN. Gobel menekankan hal ini menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023 yang mengatur tentang penjaminan kereta cepat. Permenkeu tersebut, menurut Gobel, membuat APBN menjadi tak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing. “APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha. Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini bisa membuat Presiden Jokowi yang sudah memiliki banyak legacy luar biasa…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati merespon Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dalam Pasal 2 beleid itu, disebutkan bahwa penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai dengan hasil keputusan Komite. “Tentang hal ini harus dilakukan secermat mungkin bahkan bila perlu ditinjau ulang, jangan sampai merugikan keuangan negara di kemudian hari, apalagi tahun 2015 lalu Pemerintah pernah menolak…