Penulis: redaksi

Komisi VIII DPR RI menyambangi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Padang Pariaman untuk melihat perkembangan madrasah di kabupaten tersebut. Adapun madrasah yang didatangi cukup berprestasi, namun Komisi VIII mencatat MAN ini belum pernah mendapatkan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana hal ini menjadi perhatian Komisi VIII. “Saya sebagai putra daerah Padang Pariaman untuk mengusulkan membangun madrasah ini dengan dana SBSN, dan juga membawa kawan-kawan di Komisi VIII DPR dalam rangka kunjungan reses untuk melihat betul bagaimana kondisi MAN 1 Padang Pariaman,” hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis, usai pertemuan di MAN 1 Padang Pariaman,…

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyoroti, putusan MA 24/2023 terkait 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen, mengingat dikeluarkannya putusan ini menjelang proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana tahapan yang dilakukan pun sudah cukup panjang, sehingga secara tekhnis dirinya menilai hal ini tidaklah mudah untuk dipenuhi. “Inikan tidak mudah dilaksanakan secara tekhnis misalnya soal kuota 30 persen Perempuan, saya dari awal sebetulnya ini bukan soal kita sentimen atau subjektifitas soal gender perempuan atau lainnya ya, tidak. Pertama kan di dalam undang-undang itukan cuma disebutkan memenuhi syarat minimal 30 persen, soal penghitungannya cara hitungnya gak diatur dalam…

Jagad maya baru-baru ini dikagetkan dengan viralnya video perundungan yang dilakukan siswa baik SD/SMP/SMA yang dilakukan di lingkungan sekolah. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan maraknya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan anak sebagai pelaku utamanya. “Tentunya kita sangat prihatin ya, kalau kita melihat sekarang mungkin karena memang melihat di media sosial, artinya dari seluruh apapun yang terjadi ini cepat sekali kita tahu. Tapi jangan-jangan ini juga sudah terjadi beberapa tahun yang lalu kita belum tahu juga gitu ya,” ujarnya kepada Parlementaria di sela Kunjungan Kerja Komisi X di Malang, Rabu (5/10/2023). Menurut Politisi…

Asrama haji, embarkasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI. Walau tak mendapat anggaran yang memadai, pengelola asrama haji ini mampu membangun, menata, dan memelihara fasilitas asrama dengan baik. Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat memimpin delegasi Komisi VIII meninjau asrama haji tersebut, menilai, view di belakang asrama yang menghadap laut kian menambah keindahan dan kenyamanan. Asrama haji terlihat bersih, rapi, dan tertata. Selain itu, ada banyak fasilitas, seperti tempat berolahraga, lahan parkir luas, kamar tidur sekelas hotel, rooftop yang nyaman di atas asrama, gedung teater, dan lain-lain. “Asrama haji ini memiliki beberapa fasilitas,…

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil diparipurnakan tempo hari merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi. Salah satunya kepastian posisi tenaga honorer, dimana tidak akan ada PHK massal untuk para pegawai tersebut. Selain itu, para tenaga honorer direncanakan untuk dapat melamar jalur khusus pada seleksi PPPK di rekrutmen ASN tahun ini. “Saya rasa ini jadi privilase, terutama bagi yang lama mengabdi. Jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung dengan kebijakan-kebijakan. Saya kira itu yang paling mendasar di dalam (revisi) UU ini,” terang Hugua ditemui usai Kunjungan Kerja Komisi II di…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan, agar validasi data stunting harus lebih detail sesuai dengan By Name dan By Address menggunakan E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), jangan hanya menggunakan data sampling. Ini tentu sangat penting, supaya tidak terjadi distorsi data dengan realita dilapangan untuk memformulasikan kebijakan di lapangan. “Karena kan kalau kita bicara penurunan stunting menggunakan sampling, padahal kalau kita bicara intervensinya harus by name by address dengan menggunakan E-PPGBM pengukuran yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh kader posyandu. Memang betul data sampling diperlukan untuk memformulasikan kebijakan penanganannya, tapi tentu saja harus dengan data empirik yang kemudian dikumpulkan…

Beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan data bahwa selama periode 2017-2022 terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengomentari transaksi judi online dengan jumlah jumbo itu akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. “Uang yang seharusnya beredar untuk konsumsi dan belanja produk sehingga menciptakan lapangan kerja menjadi tiada,” ujarnya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta (2/10/23) sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Parlementaria. Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyebut data PPATK melaporkan terdapat 2,7 juta orang yang bermain judi online. Lebih lanjut, Anis…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan UU ASN merupakan dukungan DPR demi meratanya ASN yang berkualitas di daerah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). “Undang-undang ini menjadi transformasi di tubuh ASN sebagai abdi negara, serta untuk memperbaiki kesenjangan talenta nasional. Kita ketahui bersama sebaran ASN berkualitas masih kurang merata, karena saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja,” kata Puan dalam keterangan yang diterima Medpolindo.com, Rabu (4/10/2023). Dengan adanya UU ASN yang baru, Puan berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dapat mengimplementasikan capaian formasi ASN khusus di daerah 3T. “Untuk menghadirkan pelayanan maksimal ke…

Tim kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI yang diketuai Yanuar Prihatin meninjau permasalahan pertanahan dan lahan di Jawa Timur (Jatim). Hal tersebut merupakan salah satu agenda dari kunker reses kali ini, dimana Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut beserta jajaran Anggota Komisi II DPR RI lainnya mendapatkan gambaran dari pihak-pihak terkait. Dalam kunjungan ini, Komisi II telah mendengarkan paparan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jatim serta pemerintah provinsinya. “Kami, Anggota Komisi II, minta agar ada tindak lanjut kasus-kasus konflik yang punya sifat khusus. Mungkin yang magnitude-nya besar atau terkait tanah-tanah masa kolonial yang belum terselesaikan,” ujar Yanuar…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendukung ASN untuk terus tingkatkan indeks Reformasi Birokrasi melalui pemahaman prinsip-prinsip BerAKHLAK. Ia menyebut, pengisian survei terkait pelayanan dan pemahaman seperti BerAKHLAK untuk menilai sejauh mana seluruh jajaran pegawai yang ada di DPR termasuk pejabat itu memahami sikap tersebut. “Itu kan di dalamnya ada norma macam-macam ya soal pelayanan, soal apa pelayanan prima itu. Jadi kita berharap survei ini nanti teman-teman itu bisa mengisi secara lebih objektif, harapan-harapan ke depan terhadap organisasi ini dan itu nanti kan indeksnya akan keluar dan dinilai oleh Menpan sebagai bagian dari (tingkatan) reformasi birokrasi kita,” tuturnya setelah membuka acara sosialisasi…