Penulis: redaksi

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN perlu dimaknai secara positif. Menurutnya, alasan yang disampaikan di dalam surat Joko Widodo Presiden karena saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.Artinya, masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus Covid-19 di tempat-tempat ramai seperti itu. “Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut. Termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut,” ujar Saleh dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (23/3/2023). “Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar…

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap impor baju bekas ilegal. Menurutnya, impor baju bekas tersebut sangat mengganggu produk-produk dalam negeri serta jalannya bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola pengusaha lokal. “Kami melihat di Komisi VI, Menteri Perdagangan langsung action beberapa waktu lalu turun langsung ke Pekanbaru Riau untuk memusnahkan hasil impor barang bekas tersebut, yaitu pakaian, sepatu kemudian beberapa tas dan lain-lain itu dimusnahkan. Kita sangat sepakat dengan presiden, karena ini sangat mengganggu produk-produk kita dalam negeri,” ujar Jon Erizal kepada medpolindo.com baru-baru ini, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Kebijakan ini memberlakukan adanya zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan. Ia pun meminta agar penerapan kebijakan tersebut memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan. Saadiah menilai, kebijakan PIT ini masih meminggirkan nelayan tradisional atau lokal sehingga keberadaan mereka akan tersisih dan tidak mendapat porsi yang adil. Lantaran kebijakan PIT cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan. “Pemerintah menggaungkan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pondasi…

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Inisiatif DPR. Atas keputusan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat berbagai apresiasi, termasuk dari kelompok perwakilan PRT. Keputusan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023 Puan memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna. “Agenda hari ini mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,” kata Puan. Rapat Paripurna kali ini turut…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan Kesetaraan Gender dalam bidang politik sangatlah penting. Baik dalam membangun sebuah negara dan juga mengedukasi bagaimana menjadi kandidat yang mumpuni agar bisa mengemban tugas di Parlemen. “Kami juga tadi memberikan paparan tentang sedikit edukasi-edukasi terhadap kandidat juga terhadap voters. Edukasi ini menyangkut edukasi komprehensif untuk menjadi kandidat yang mumpuni untuk bisa duduk di parlemen atau duduk di berbagai kepemimpinan  di berbagai bidang. Juga mengedukasi voters atau pemilih itu juga penting bahwa sebetulnya semua kandidat itu adalah memiliki kompetensi kapasitas yang sama baik pria maupun wanita,” jelas Politisi Fraksi Demokrat tersebut…

Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari akademisi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyambangi Universitas Andalas (Unand). Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan BAKN merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. “Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan,” ungkapnya di Universitas Andalas, Selasa (21/3/2023). Lebih lanjut, ia menyampaikan BAKN secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2…

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan tersebut dinilai merupakan langkah pemerintah yang salah satunya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Melihat kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai fenomena masuknya pakaian bekas impor tersebut menjadikan Indonesia dijadikan sebagai negara penampung sampah baju bekas. Sebab, pakaian bekas yang masuk ke Indonesia merupakan pakaian bekas yang dikumpulkan kemudian dijual kembali di Indonesia. “Ini Indonesia…

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong PT Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel, untuk dapat berperan memberikan ruang semaksimal mungkin bagi pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Hal tersebut, menurutnya penting sebagai fungsi sosial dengan membantu perekonomian para pengrajin Indonesia. “Sebagai Badan Usaha Milik Negara karena Sarinah bagian dari InJourney tentu harus mencari keuntungan. Tetapi di sisi lain bagaimana mereka menampilkan karya-karya pengrajin Indonesia misalnya apakah itu di bidang kuliner, menampilkan masakan-masakan Indonesia, kemudian kerajinan dari bahan kain, batik, tenun, dan sebagainya juga kerajinan lainnya sudah sangat baik (secara display) tapi jangan dilupakan tetap harus bermitra…

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung kebijakan pemerintah terkait pelarangan jual beli pakaian bekas impor ilegal. Menurutnya, jual beli tidak hanya pakaian bekas, tetapi juga sepatu bekas dan barang bekas impor lainnya yang ilegal memang harus diberantas. “Impor barang bekas (ilegal) jelas melanggar hukum karena sudah diatur di dalam Permendag No.40 Tahun 2022, perubahan dari Permendag No.18 Tahun 2021. Oleh karena itu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan memusnahkan barang-barang bekas tersebut, pakaian bekas, sepatu bekas dan lain-lain yang masuk ke Indonesia secara ilegal untuk dimusnahkan karena yaitu tadi artinya melanggar hukum,” ucap Intan saat diwawancarai medpolindo.com di Gedung Nusantara…

Elektabilitas Prabowo Subianto unggul secara “Head to Head” dibanding Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berdasarkan hasil survei Indo Barometer. Hasil survei, Prabowo unggul elektabilitasnya sebesar 38,5% ketika “Head to Head” dengan Ganjar yang mendapatkan elektabilitas sebesar 35,4%. Bahkan, Prabowo juga unggul daripada Anies dengan presentase sebesar 40,3% sedangkan Anies mendapatkan elektabilitas sebesar 30,7%. “Ini surprise ya, karena Pak Prabowo di tiga nama itu berada di posisi nomor dua, Ganjar nomor satu, tetapi ketika “Head to Head” kok Pak Prabowo unggul?” kata Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer Mengapa pada akhirnya Prabowo bisa unggul dalam hasil survei Indo Barometer, Qodari turut memaparkan…