Penulis: redaksi

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari lima provinsi berbeda terkait persoalan lahan. Pengaduan tersebut terdiri dari Warga Dusun Pungkukan Desa Celukan Bawang Kabupaten Buleleng dari Provinsi Bali, Masyarakat Banyuasin I Bergerak dari Provinsi Sumatera Selatan, Masyarakat Adat Suku Mou Kelim dari Provinsi Papua, Dewan Pengurus Pusat Genpeti dari Kabupaten Sukabumi dari Provinsi Jawa Barat, dan Tim Penyelesaian alih fungsi kawasan hutan produksi reg 40 Gedung Wani dari Provinsi Lampung. “Kami minta perwakilan masyarakat untuk memberikan penjelasan dan pemaparan secara lebih rinci. Hal ini dilaksanakan agar BAP DPD RI dapat memperoleh informasi dan data yang komprehensif terkait…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu rangkaian kunjungan kerja tersebut adalah rapat kerja dengan BPK Perwakilan Sumatera Barat di Jln. Khatib Sulaiman, Padang pada 7 November 2023. Berdasarkan Konstitusi Pasal 23E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah memberikan desain pola hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, dalam kesempatan ini Komisi VI melakukan fungsi pengawasannya dengan mendengar secara langsung kondisi aktual, permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Perum Jasa Tirta II. Komisi VI juga mempertanyakan langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja dan kontribusi BUMN oleh Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. “Untuk itu, pada kesempatan kunjungan kerja spesifik hari ini, kami dari Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung kondisi aktual, permasalahan serta tantangan yang dihadapi,” papar Martin di Waduk Jatiluhur,…

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan pemerintahan yang demokratis akan bisa berjalan dengan baik apabila terjadi keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu, BK DPR RI berusaha menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia politik. Sehingga setiap apa yang dihasilkan dan dilakukan DPR akan memiliki dasar akademis yang kuat. Oleh sebab itu, dalam Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema ‘Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045’ yang diprakarsai oleh BK DPR, dokumen yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya RPJP yang nantinya akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. “Kegiatan ini penting…

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba menyampaikan beragam keluh-kesah dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkait program-program yang dijalankan oleh Kemdikbudristek. Keluhan yang sangat beragam ini, baginya, harus menjadi bahan evaluasi agar program yang dijalankan menjadi lebih optimal pada tahun mendatang. “Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menyulitkan karena memakan waktu enam bulan. Sekolah kosong, guru kurang, anak-anak menjadi terlantar. Jika PPG ini enam bulan, anak-anak kami siapa yang mengajar?” ungkap Anita dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Curhat mulai dari Pendidikan Profesi Guru, keterlambatan pencairan dana sertifikasi,…

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amir Uskara menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah setiap tahunnya dengan anggaran yang cukup besar dari APBN belum tepat sasaran. Di sisi lain, ia pun menilai, kriteria penyaluran PMN kepada BUMN selama ini belum ada kejelasan, seperti BUMN mana saja yang pantas menerima dan tidak pantas, besaran yang akan didapatkan berapa, dan mengapa besarnya berbeda-beda. Hal itu sebagaimana disampaikan Amir saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB). Hadir dalam kesempatan itu Rektor IPB Arief Satria dan Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi dan Pengem’bangan Masyarakat Agromaritim…

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) selalu mendukung upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk mengembalikan Konstitusi Indonesia kepada Konstitusi rumusan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang menggambarkan sepenuhnya nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo dan jajaran pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. “Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Dorong Pemerintah Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi Nasional termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri. Hal ini dibahas pada RDPU BULD DPD RI pada monitoring tindak lanjut atas Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. “Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menggali informasi perkembangan seputar persoalan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi dari Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023,” ucap Wakil Ketua BULD DPD RI Lily Amelia…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah agar pemangkasan anggaran Transfer Pusat ke Daerah (TKD) dikecualikan pada daerah Terluar Terdepan dan Tertinggal (3T). Hal ini disampaikan Sultan menyusul pernyataan Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa terus menggantungkan keuangannya dari Transfer Ke Daerah (TKD). Dia mengatakan anggaran TKD untuk setiap daerah bakal terus berkurang. Menurutnya, upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah merupakan bagian dari tujuan diterapkannya otonomi daerah. Namun hal itu perlu diterapkan secara hati-hati dan terukur sesuai kemampuan dan daya tahan fiskal setiap…

Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada Senin (6/11) di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) yang didampingi Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP., senator daerah pemilihan Sulawesi Utara, mengawali sambutannya menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dengan melakukan dialog langsung dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan…