Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Diketahui, Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. “Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu dalam keterangan tertulis yang…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea adalah hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika,” ujar Abdullah dalam keterangan resminya kepada medpolindo.com, Jumat (9/1/2026). Legislator Fraksi PKB tersebut menegaskan, kritik yang disampaikan Pandji melalui materi komedi tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak untuk menyampaikan kritik, selama dilakukan dengan cara…

Selengkapnya

Sekitar empat pekan terakhir, publik dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan seorang ibu oleh putri kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun (kelas 6 SD) di Medan, Sumatera Utara. Diduga, pelaku terinspirasi dari gim Murder Mystery dan serial anime Detektif Conan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan bahwa dalam ranah hukum digital, para pengembang gim daring harus patuh terhadap ketentuan UU ITE Pasal 16A yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan pelindungan anak dari konten negatif atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak. “UU ITE Pasal 40 huruf (2d) juga mewajibkan PSE melakukan moderasi konten secara mandiri…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menilai reformasi Polri perlu lebih menitikberatkan pada perbaikan kultural ketimbang perubahan struktural. Menurutnya, secara desain kelembagaan, struktur dan instrumen Polri saat ini sudah final dan merupakan rancangan yang paling tepat. Pernyataan ini disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi beserta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Kalau saya lebih condong kepada perbaikan kultural, Pak. Karena secara struktural dan instrumental itu sudah final.…

Selengkapnya

Bencana banjir Sumatera menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Ateng mengungkapkan sejak jauh hari, Komisi XII telah mengingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai. Imbasnya, muncul penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi tersebut. Terlebih, Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi kawasan hutan pinjam pakai. “Inilah yang kami maksud dengan utang ekologis, dan…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mengalokasikan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Mahdalena menegaskan, bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka pascakejadian. “Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional. “Bapak Presiden yang kami hormati, ratusan infrastruktur jembatan dan jalan rusak akibat bencana ini. Selain itu, sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor. Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur,” ujar Rahmat dikutip medpolindo.com, Selasa (6/1/2026). Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti secara serius perkembangan situasi geopolitik global pascapenangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Menurutnya, peristiwa ini bukan hanya krisis bilateral, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. “Penangkapan kepala negara berdaulat yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (6/1/2026). Legislator Dapil DI Yogyakarta ini menilai, tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lainnya. Dampaknya…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti isu hukum internasional menyusul laporan penangkapan Presiden Republik Bolivaria Venezuela, Nicolás Maduro, oleh Amerika Serikat melalui operasi militer pada 3 Januari 2026. Melalui siaran pers resmi BKSAP DPR RI, Jakarta, Senin (5/1/2025). Syahrul Aidi menilai peristiwa tersebut perlu dicermati secara hati-hati dari perspektif hukum internasional. “Perkembangan ini perlu dilihat dalam kerangka hukum internasional, terutama menyangkut prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekuatan, serta mekanisme penegakan hukum global yang diatur dalam Piagam PBB,” ujar Syahrul Aidi. Menurutnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas mengatur bahwa penggunaan kekuatan terhadap negara lain…

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang penunjukan John Herdman sebagai Pelatih Baru Tim Nasional Indonesia oleh PSSI sebagai langkah strategis yang menandai upaya serius membangun arah baru sepak bola nasional yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan. “Dengan rekam jejak internasional yang kuat, termasuk keberhasilan membawa tim nasional putra dan putri Kanada ke Piala Dunia, John Herdman diharapkan tidak hanya menghadirkan peningkatan prestasi jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi pembinaan sepak bola nasional yang kokoh dan sistemik”, ungkapnya kepada medpolindo.com, Senin (5/1/2026). Hetifah menaruh harapan besar agar kepemimpinan Herdman mampu mendorong peningkatan kualitas permainan, kedisiplinan taktik, serta mental bertanding para…

Selengkapnya