Sebagai perwakilan rakyat yang salah satunya membidangi kesehatan, Komisi IX DPR RI memastikan tiap-tiap warga negara terjamin kesehatannya. Salah satunya, dalam memastikan kesehatan setiap warga negara Indonesia yang akan berangkat ibadah haji dan pulang kembali Tanah Air dengan selamat. Untuk itulah sebagaimana tugas dan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR menggelar kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024) didampingi perwakilan Kementerian Kesehatan RI dan Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan. Usai pertemuan, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat diwawancarai Parlementaria menyatakan pihaknya fokus mendorong Pemerintah dalam mempersiapkan kesehatan calon jemaah mulai dari prosedur hingga sarana-prasarana…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti kendala yang dihadapi Kabupaten Donggala dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah anggaran dana hibah yang tidak mencukupi untuk membayar gaji panitia Ad Hoc. Panitia Ad Hoc dianggap perlu karena memudahkan cara kerja dan terlihat lebih terarah serta terstruktur. Ad Hoc bisa diartikan dengan banyak pendapat, namun secara sederhana bermakna sebagai panitia khusus atau bersifat sementara dan/atau sebelum ada situasi normal atau sesungguhnya. Kendala ini muncul karena anggaran yang awalnya sebesar Rp49.783.958.000 masih dalam tahap pembahasan kembali untuk memastikan kecukupan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pelayanan kesehatan haji yang diberikan kepada para Jemaah Haji di Asrama Donohudan, Jawa Tengah. Meski demikian ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan dijalankan. “Kedatangan kami ke Asrama Haji Donohudan ini dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan ibadah haji. Secara keseluruhan pelayanan kesehatan sudah dilakukan, termasuk tiga kali proses screening. Kami mengapresiasi hal tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, dan Wakil Ketua PPIH (Panitia Perjalanan Ibadah Haji) Jawa Tengah, Mukhamad Yusuf di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/6/2024). Dilanjutkan Kurniasih, meski telah dilakukan…
Keterlibatan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi tren internasional, melalui skema public private people partnership (PPPP), karena menjadi jaminan kelancaran investasi, sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sangat besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. Karena dengan skema tersebut, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah. “Tentu kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tetapi saya minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama masyarakat di…
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Palestina, Syahrul Aidi Maazat kembali menyuarakan kondisi kritis yang dihadapi Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). Berdasarkan data dari Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI itu diketahui ada lebih dari 46.500 jiwa menjadi korban, dengan 15.380 di antaranya adalah anak-anak dan 10.000 perempuan. Selain itu, 17.000 anak-anak kehilangan orang tua, 33 rumah sakit dihancurkan, dan 2 juta warga Palestina terancam kelaparan akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurutnya, tindakan brutal dan kejam Israel yang terus melakukan aneksasi wilayah Palestina tidak dapat diterima. “Inilah kejahatan perang luar biasa di…
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembatalan kebijakan pemerintah terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Permintaan itu disampaikan Rieke merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021, ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. “Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tengang Tapera,” Hal itu disampaikan Rieke saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). Merujuk pada hasil audit BPK tahun 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya, sebanyak…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada Selasa (4/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan akan memfasilitasi pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 apabila hal tersebut belum bisa tuntas di tahun 2024 ini. “Kita, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Konvergensi program atas penghapusan ekstrim sudah telah dan terus akan…
Sejumlah tokoh masyarakat Bali yang tergabung dalam Kelian Adat Desa Mengwi Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Anggota DPD RI Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung, didampingi oleh Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (4/6/2024). Dalam kunjungannya, delegasi yang dimotori oleh Ida Bagus Oka dan I Nyoman Swarjana ingin menyampaikan beberapa isu terkait warisan budaya adat Bali. Anggota DPD RI Provinsi Bali, A.A. Gde Agung mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, serta untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi oleh Desa Adat Mengwi. Dirinya juga…
Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono menerima audiensi eks pengungsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (4/6/2024). Sekitar 30 orang yang memakai pakaian tradisional adat Maluku berwarna merah dan hitam dengan tutup kepala berwarna merah (kain berang) menyampaikan tuntutan uang kompensasi yang dijanjikan pemerintah akibat konflik sosial yang membuat mereka kehilangan harta bendanya. Kuasa hukum eks pengungsi, Laode Zulfikar mengatakan kedatangan eks pengungsi yang merupakan gabungan masyarakat dari 3 provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara adalah untuk memperjuangkan keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa pemerintah wajib memberi bantuan dan kompensasi kepada…
Komite III DPD RI menyelesaikan finalisasi perumusan RUU Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. RUU ini akan dijadikan pandangan dan pendapat DPD RI terkait revisi UU Kepariwisataan yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan keinian di sektor pariwisata. “Komite III DPD RI berharap pada kegiatan finalisasi ini, kita dapat menyempurnakan muatan materi yang dianggap urgen atau penting dan hal-hal lainnya untuk dapat dituangkan dalam draft RUU maupun naskah akademik yang telah disusun sejauh ini, agar nantinya RUU inisiatif Komite III DPD RI dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara khususnya masyarakat di daerah,” ucap Ketua Komite III…