Penulis: redaksi

Rapat Evalusi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah responsif terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin, menyampaikan bahwa Pansus Haji ini akan fokus pada evaluasi mendalam untuk memperbaiki manajemen haji di masa mendatang. Gus Muhaimin menjelaskan bahwa pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk mengevaluasi secara rinci pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. “Pertama, kita ingin segera dibentuk Pansus evaluasi menyangkut pelaksanaan dari ibadah haji 2024. Contoh pelaksanaan detail…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, harus ada keberanian dan ‘goodwill’ dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian dan tingkat produksi pangan. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait kedua permasalahan tersebut guna melindungi kepentingan nasional. “Yang paling penting menurut saya adalah kita berani untuk memotong penugasan impor ini. Karena itu pengaruhnya bukan hanya kepada gairah petani dan juga kerugian daripada pengusaha penggilingan padi saja tetapi lebih jauh penting adalah soal kemandirian kita sebagai bangsa. Menurut saya, kebijakan pemerintah yang ada saat ini tidak jelas dan keluar dari fungsi utama yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Johan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, mengkritik kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji reguler sebanyak 20.000 menjadi kuota untuk haji khusus atau ONH Plus. Keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama. “Hasil dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama kemudian melahirkan satu kesepakatan bersama, di mana kuota haji normal sebesar 221.000 bersama dengan kuota tambahan 20.000 yang didapatkan pada bulan Oktober 2023 (hasil) lobi dari Presiden Jokowi ke pemerintah Arab Saudi, disepakati bahwa hal tersebut mengikuti…

Selengkapnya

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta Pemerintah agar menekan pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif dan tidak berpengaruh kepada masyarakat dapat dikaji ulang. Hal itu dalam rangka menghemat pengeluaran Pemerintah disebabkan membengkanya subsidi APBN di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. “Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (30/8/2024). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta pemerintah mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa…

Selengkapnya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan, 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN) karena diserang ransomware. Salah satu layanan yang terdampak adalah laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran KIP Kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi sudah dibuka sejak Jumat (7/6/2024). Pantauan medpolindo.com pada Minggu (30/6/2024) menunjukkan bahwa laman KIP-Kuliah yang diakses melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ sampai saat ini belum bisa diakses. Bahkan, 800 ribu data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) ikut hilang.. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyayangkan hilangnya…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan. “Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (30/6/2024). Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengaku heran dengan kinerja pihak…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyentil Menkominfo Budi Arie lantaran menyebut alhamdulillah jika peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pelakunya bukan dari aktor negara (state actor). Sukamta menyebut Budi Arie semestinya mengucap innalillahi, sebab kejadian tersebut sudah sepatutnya tak ada yang perlu disyukuri. “Saya satu sisi senang ya Pak Menteri jadi religius. Bersyukur di tengah serangan (siber) begini. Tapi, saya prihatin Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak,” ujar Sukamta dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo dan BSSN, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) Ia mengatakan, Budi Arie…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nasril Bahar mengunjungi Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dalam rangka mengevaluasi layanan Joumpa bagi para anggota dewan serta penerapan protokoler DPR untuk periode selanjutnya. “Tentunya dalam mengakhiri masa periodisasi BURT pada bulan Oktober ini kita akan melakukan evaluasi dan menyusun kontrak kembali kepada Joumpa sehingga kedepannya anggota DPR yang terpilih dapat menikmati pelayanan dalam bandara baik dalam penjemputan maupun keberangkatan dari daerah asalnya,” ucap Nasril usai Kunjungan Kerja BURT ke Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/6/2024). Pada pertemuan bersama dengan Angkasa Pura I dan perwakilan dari berbagai maskapai…

Selengkapnya

Komisi X DPR RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Salah satunya isu yang sedang saat ini di bahas yakni riset, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, yang saat ini belum menemukan formulasi ideal terkait bentuk pembinaan dan muatan materi yang perlu disempurnakan. Untuk itu Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali guna menyerap aspirasi dari civitas akademika dan para pemangku kepentingan pariwisata. “Kita melihat antara kebutuhan pariwisata dengan suplai sumber daya…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. Pasalnya, PDN memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi. “Tapi semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh (berbenah). What’s wrong with this?,” ujar Nurul dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Ruang Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Selanjutnya, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti adanya permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar…

Selengkapnya