Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan aspirasi dari Organisasi Penyuluh Nusantara yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengannya di Fraksi NasDem. Para penyuluh tersebut mengeluhkan terkait tidak adanya formasi pada rekrutmen PPPK. Diketahui, Organisasi Penyuluh Nusantara merupakan wadah organisasi para penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Beberapa waktu lalu kami menerima audiensi dari Organisasi Penyuluh Nusantara. Mereka membawa aspirasi tentang rekrutmen PPPK yang tahun ini dibuka, (tapi) tidak ada formasi tentang PPPK. Padahal tahun lalu formasi PPPK masih ada,” tuturnya dalam Rapat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong semua fraksi untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah. Sebab menurutnya, pemekaran daerah dapat mempercepat pembangunan nasional. Doli pun mengaku, hal ini juga sudah ia perjuangkan saat memimpin Komisi II DPR RI pada periode lalu. “Sekarang ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di kemendagri sejak moratorium 2014,” ujar Doli dalam rapat Baleg pada Senin (28/10/2024). “Kami menganggap, saya terutama menganggap, bahwa Indonesia kalau mau cepat pembangunannya tidak bisa lagi dihambat tuh pemekaran,” sambungnya. Ia memberi contoh, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang…

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap adanya keadilan bagi guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. “Pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional. Saya berharap ada keadilan bagi Guru Supriyani agar tak jadi preseden buruk pada sistem pendidikan Indonesia,” ujar Puan dalam rilis persnya, Selasa (29/10/2024). Seperti diketahui, Supriyani dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa berinisial D (6), anak dari seorang anggota polisi…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana meminta mitra Komisi V DPR RI untuk menyiapkan masukan maupun peta jalan (roadmap) dalam upaya pemenuhan Asa Cita yang digadang oleh Presiden Prabowo. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10/2024) di Senayan, Jakarta “Pada saat Raker besok, kami ingin dapat insight atau mungkin dari Kementerian mengenai roadmap pemenuhan apa saja yang ada di Asta Cita kemudian yang ada di 17 prioritas dan 8 program-program Quick Win itu ditampilkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Danang yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan. “Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI,…

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian agar Indonesia dan Korea Selatan terus menguatkan hubungan antarkedua negara melalui banyak hal. Menjadi topik pembicaraan, di antaranya kerja sama perdagangan melalui kebudayaan, hingga kerja sama di bidang pendidikan. Husein menyebut, Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di negeri gingseng…

Dunia media sosial saat ini tengah ramai dengan adanya sosok Dokter Detektif atau ‘Doktif’ yang gemar membuat konten mengenai uji laboratorium mandiri terhadap beberapa jenama skincare. Ia melakukan hal tersebut untuk mengecek jumlah persentase kandungan bahan tertentu yang ada pada produk skincare. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Hutama menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan. Hal itu agar kepercayaan publik, terutama terhadap skincare lokal, dapat dijaga. “Kita hargai mereka ini adalah sebagai kontrol publik terhadap kebijakan publik yang ada. Jadi peran serta masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Jadi sah-sah…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar audiensi dengan Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10/2024). Dalam agenda tersebut disampaikan bahwa perlunya memperkuat peran BAKN dalam tugas pengawasan yang kemudian akan berdampak pada fungsi anggaran yang diemban oleh DPR. Kepala BK Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, menjelaskan salah satu usulan yang diberikan adalah adanya area yang akan diserahkan ke BAKN, namun ada juga yang tetap ditangani oleh komisi-komisi. Hal ini berfungsi agar BAKN dapat berjalan dengan efektif tanpa harus tumpang tindih dengan alat kelengkapan dewan lainnya. “Misalnya ikut menangani kementerian-kementerian yang…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan mengundang semua mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat ini digelar lantaran beberapa instansi mitra memiliki nomenklatur baru, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tugas pada masing-masing mitra. “Pada hari ini fokus kita, karena ini nomenklatur baru. Menteri Pekerjaan Umum itu fokusnya di mana saja sesuai pembidangan tugas dari Presiden? Kemudian Menteri Perumahan (dan kawasan Permukiman)? Ini penting karena merupakan pemecahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta dalam rapat tersebut. Mitra lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Desa dan Pembangunan…