Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengapresiasi program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2024-2029. Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah berhasil memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menerjemahkan ke dalam program kerja yang diharapkan bisa menekan pengangguran serta memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dirinya berharap Pemerintah Kabinet Merah Putih memiliki energi berlimpah untuk mengatasi isu ketenagakerjaan. “Sejak hari pertama bekerja, saya mengapresiasi Pak Menteri berhasil memetakan masalah…

Selengkapnya

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Menurutnya, RUU perampasan aset perlu masuk menjadi hal prioritas bagi Baleg. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahan presiden RI Joko Widodo, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia stagnan di angka 34. “Tahun 2014 sekitar IPK-nya itu 34. Sekarang IPK-nya sama, 34. Gak kemana-mana. Dan implikasinya banyak. Satu, terhadap demokrasi. Dua, terhadap hukum, Tiga, terhadap ekonomi,” ujar Kholid kepada medpolindo.com di Selasas Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024) Lebih lanjut, ia menilai Indeks Persepsi Korupsi akan naik ketika pemerintahan itu bersih…

Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kejujuran yang diakui dan diungkapkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid terkait kondisi terkini pertanahaan dan tata ruang di Indonesia, lewat data yang diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi II. “Yang pertama Pak Nusron hadir ke Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan segala kejujurannya terhadap data dan kondisi terkait dengan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Hal itu tentu harus kita apresiasi. Salah satu yang menurut saya sangat penting adalah beliau menyatakan ada lebih dari 500 badan usaha di Republik ini yang telah menggunakan lahan, menanam sawit berpuluh-puluh tahun. Tapi kemudian tak…

Selengkapnya

Program sekolah swasta gratis diharapkan mampu segera terealisasi pada tahun 2025 mendatang. Dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi di bidang pendidikan Indonesia. Pemerintah dinilai perlu membuat regulasi yang kuat sebagai alas hukum untuk mewujudkan kebijakan tersebut. “Kami dukung usulan pendidikan gratis secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam dunia pendidikan,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Nita Jacoba Gah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dikdasmen di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ia menilai pendidikan gratis saat ini masih didominasi oleh sekolah negeri. Padahal, menurutnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya…

Selengkapnya

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam tindakan Otoritas Israel yang telah meloloskan sebuah undang-undang yang melarang badan sosial di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi. Menurut Mardani, apa yang dilakukan oleh Israel jelas melakukan penantangan terhadap dunia, dan pelanggaran atas hak asasi manusia. “Kami mengutuk keras. Israel telah menunjukkan arogansinya kepada dunia. UU tersebut sangat rasis dan perlu oleh dilawan karena UNWRA adalah lembaga sah dibawah PBB,” kata Mardani, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com,  Rabu (30/10/2024). Mardani menjelaskan, dunia internasional harus bersatu melawan Israel. Salah satunya adalah segera menolak keberadaan Israel…

Selengkapnya

Komisi XIII DPR RI pekan ini mulai melakukan rapat dengan beberapa mitra kerjanya. Kali ini, Komisi XIII melakukan rapat perdana dengan mitra kerja Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat. Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar dalam pendalamannya, meminta BNPT untuk dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pemerintah untuk mengembangkan pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi Pancasila. “Nah saya lebih melihat, konteksnya Indonesia itu BNPT akan jauh lebih maksimal mencegah potensi-potensi teroris. Kalau bisa BNPT bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi Pancasila kita. Bagaimana keragaman, bagaimana…

Selengkapnya

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat perdana dengan salah satu mitra Komisi XIII yakni Kantor Staf Kepresidenan. Dalam agenda rapat kerja yang digelar pada Rabu (30/10/2024) tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Komisi XIII mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Kepresidenan. “Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional komunikasi publik dan pengelolaan isu strategis,” kata Willy, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, Komisi XIII meminta KSP untuk segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Komisi XIII pun mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI kembali menerima audiensi dengan pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) yang mengeluhkan soal sengketa kepengurusan Apartemen GCM yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun. Atas aspirasi yang disampaikan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Komisi III mendukung penghuni Apartemen GCM untuk mendapatkan hak-hak mereka. “Kami sudah bisa memahami bahwa intinya ini adalah orang-orang yang dizalimi yang datang hari ini. Para penghuni rumah susun yang berhak untuk mengelola rumah yang mereka tinggali ternyata direpresi dan hak-haknya dirampas,” kata Habiburokhman kepada medpolindo.com, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, dalam kesimpulan rapat Komisi…

Selengkapnya

Komisi XIII DPR RI pekan ini mulai melakukan rapat dengan mitra kerjanya, dalam rapat perdana dengan mitra kerja ini Komisi XIII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar dalam pendalamannya, meminta BNPT untuk dapat bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah mengembangkan program pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila. “Nah saya lebih melihat, konteksnya Indonesia itu BNPT akan jauh lebih maksimal mencegah potensi-potensi teroris di dalam itu kalau bisa mengembangkan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila kita. Bagaimana keragaman, bagaimana…

Selengkapnya

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti persoalan hyper-regulation yang terjadi di Indonesia. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Maka dari itu, Baleg DPR RI mengundang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendapatkan masukan terkait hal itu. “Ketika kami mendengarkan ternyata Indonesia ini termasuk negara yang hyper-regulation gitu ya, maka kami ingin tahu hyper-regulation itu bagus atau tidak. Ini yang sedang kita kaji. Ya kalau memang banyaknya undang-undang bisa menyelesaikan masalah, seluruh masalah Indonesia yang negara yang besar seperti ini, ya menurut saya gak bagus…

Selengkapnya