Penulis: redaksi

Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok rakyat miskin ekstrem. Padahal, standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar US$3,2 per kapita per hari. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyoroti standar pengukuran kelompok masyarakat miskin yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, angka kemiskinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. “Contohnya rumah masyarakat yang layak huni tetapi sudah ditempelkan stiker tidak mampu, kemudian sebaliknya. Hal ini yang memicu terjadinya kesalahan dalam menyalurkan…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Anis Byarwati menyoroti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI menyambut baik atas berbagai masukan dan juga dorongan dari Jala PRT agar RUU PRT dapat dibahas di tingkat lanjut. Terlebih, RUU PRT ini sudah 20 tahun lamanya diproses namun belum juga disahkan. “Karena DPR RI sendiri di tahun 2023 bulan Maret Itu sudah menyepakati bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini masuk di dalam prolegnas ya, (sebagai) inisiatif DPR RI, dan sudah disepakati di beberapa fraksi juga sehingga kemudian semestinya memang ini menjadi prioritas,” ujar Anis dalam Rapat…

Legislasi (Baleg) DPR mengundang seluruh pimpinan komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Pertemuan itu guna membahas rancangan Undang-Undang Prolegnas 2025. Dalam kesempatan itu, para pimpinan komisi mengusulkan sejumlah RUU yang akan mereka susun atau revisi pada tahun 2025. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembahasan satu undang-undang membutuhkan waktu lama. Sehingga, Baleg DPR RI, berupaya untuk melakukan berbagai upaya seperti melalui RDPU guna mendapatkan cara terbaik dalam menyelesaikan RUU. “Memang kita dalam rangka sampai dengan hari ini…

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, saat ini kondisi industri tekstil dalam negeri sudah menuju ke lampu merah (mengkhawatirkan). Pailitnya Sritex pun, disebutnya sebagai salah satu tanda-tanda pemerintah harus memberi perhatian lebih pada industri tekstil dalam negeri. ”Seperti Sritex itu kan sudah 50 ribu karyawan bayangin. Kali empat saja sudah 200 ribu orang yang berlindung di sebuah pabrik. Belum lagi efek domino yang tadi disampaikan tentang UMKM dan sebagainya,” kata Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dan Martin Tumbelaka, sebagai Tim Kuasa DPR RI menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam UU tersebut, setidaknya ada tiga pasal yang dimohonkan pengujiannya, yakni Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3). Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan kerangka waktu yang jelas dan…

Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tak mengalihkan fokus DPR RI terhadap program prioritas pemerintah. Menurutnya, ada program-program vital berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang harus segera dijalankan. Ia mengatakan program-program tersebut harus segera dibahas mengingat fiskal negara yang terbatas. “Terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti implementasi makan bergizi gratis ini penting bagi masyarakat banyak,” kata Herman Khaeron saat interupsi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024) Herman mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program prioritas memberi…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong BSPJI (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya untuk turut berperan sebagai pendamping dalam berbagai upaya pengembangan industri yang berstandar di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pemilihannya (Dapil) Jawa Timur 7. Hal itu ia sampaikan usai kunjungan spesifik yang dilakukan oleh komisi VII DPR RI, ke BSPJI Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). “Saya meminta BSPJI untuk menjadi pendamping bagi daerah-daerah yang sudah menjalankan program carbon trading dan membantu meningkatkan standar sertifikasi halal atau SNI di wilayah yang belum mencapai targetnya. Dengan demikian, kita bisa saling terkoneksi dan berkolaborasi untuk membangun standar industri…

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan dalam acara Kuliah Umum Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 Batch 2 yang bertemakan ‘Politik Fiksi Muda Mudi Ruwetkah? Fiksi, Narasi dan Solusi’. “Saya bersyukur, berterima kasih karena generasi muda kita masih diberikan kesempatan untuk juga terus memperkaya keilmuannya, memperkuat pengetahuan dan pengalamannya. Karena DPR RI adalah tempat yang tepat bagi calon-calon politisi masa depan,” ujarnya kepada medpolindo.com usai kegiatan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) “Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk,” jelas Cucun dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, dari Fraksi Partai NasDem, lugas menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang sedang dipertimbangkan. “Pintar belum tentu bijaksana,” papar Nurhadi mengkritik keras kebijakan RPMK yang ia anggap bisa berdampak negatif bagi para petani tembakau, pedagang, dan pekerja industri rokok saat diskusi forum legislasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (12/11/2024). Ia mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang ia nilai kurang bijaksana dalam mempertimbangkan dampak ekonomi. “Pak Menteri Kesehatan ini pintar, tapi nggak bijaksana,” ujar Nurhadi, menggambarkan betapa kebijakan yang hanya memikirkan kesehatan fisik masyarakat…