Penulis: redaksi

Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja perdana dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyoroti tentang keberadaan warga asing yang berada di Indonesia dan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperketat pengawasan terhadap warga asing tersebut. “Saya cuma ingin menyoroti tentang warga negara asing dimana kita berharap keberadaan dan kegiatan warga asing ini agar lebih diperjelas dan diperketat. Karena apa? kita ingin juga kebetulan Komisi XIII ini berada juga dengan Mitra dengan BNPT tentunya harapan kita kegiatan orang asing ini benar-benar berdasarkan tupoksi dan ada manfaat juga untuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat mengikuti Rapat…

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu mengabulkan sebagian permohonan uji materil Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya. Hal itu disampaikan dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Menanggapi itu, akan mempelajari terlebih dulu putusan tersebut. “Kami pelajari dulu ya putusan MK. Sekaligus koordinasi dengan pemerintah. Prinsipnya, kita akan sesuaikan segera,” kata Wakil Ketua Baleg Iman Syukri kepada wartawan beberapa waktu lalu. Iman lalu berbicara peluang RUU Ketenagakerjaan masuk ke daftar Prolegnas. Menurutnya, hal itu memungkinkan terjadi jika pemerintah telah siap. “Nunggu kesiapan pemerintah karena yang nyusun…

Ruang rapat Komisi VIII DPR RI penuh semangat ketika Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Agenda yang dibahas kali ini adalah pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh KPAI. Marwan Dasopang memulai rapat dengan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran KPAI. Hingga Oktober 2024, realisasi anggaran mencapai Rp10,5 miliar atau 73,64% dari total pagu sebesar Rp14,26 miliar. Meski sudah mencapai angka yang cukup signifikan, Komisi VIII mendorong KPAI untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran agar dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif kepada…

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan dirinya tidak terkejut dengan dugaan keterlibatan ASN dalam kasus judi online. Ia mengaku telah lama memperingatkan adanya oknum di Kementerian Kominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) yang terlibat, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Menkominfo periode lalu, Budi Arie Setiadi. “Saat itu, saya sudah identifikasi kemungkinan keterlibatan ASN atau pegawai Kominfo, tapi tidak mendapat perhatian dari Menteri Budi Arie,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Menurut TB Hasanuddin, Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs judi online, sehingga dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tersebut sangat disayangkan. Ia mengungkapkan bahwa saat…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pandangan tentang keputusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurutnya, Keputusan MK tersebut tentu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Pihaknya, juga menyatakan siap menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan. “Apa yang menjadi keputusan MK atas putusan UU Cipta Kerja tentu mendapatkan perhatian. Kami juga menunggu arahan dari pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamanatkan…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…

Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ujarnya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Politisi dari Jawa Barat VIII ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama mereka yang terkena dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini. Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit. “Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali…

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan keterangan penting di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Dalam sidang yang berlangsung di gedung MK Jakarta, Senin (4/11/2024), Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam UU tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Togi M. P. Pangaribuan, seorang dosen dan advokat. Pemohon mempersoalkan frasa dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)…