Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot pada pemerintahan presiden sebelumnya. Menurutnya, buruknya capaian tersebut harus dijadikan pelajaran bagi pemerintahan saat ini untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Karena itu, ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, yang tercermin pada menciptakan Pilkada serentak 2024 betul-betul sebagai pesta demokrasi rakyat. “Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik. Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses keluar saja…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud menyoroti adanya dugaan keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Keterlibatan ASN tersebut dimulai dari Pj Kepala Daerah, Kepala Desa, yang hampir seluruhnya melakukan dukung-mendukung calon. Melihat hal itu, ia mengimbau kepada seluruh Pj Gubernur untuk menerapkan aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran. “Dari PJ sampai ke kepala desa ASN itu artinya tidak semua lah mungkin terindikasi banyak ASN itu melakukan dukung mendukung calon. Sehingga kami nantinya memberikan menghimbau PJ Gubernur untuk melakukan menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa ada mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” katanya kepada medpolindo.com di Kendari,…
Mengusulkan perbaikan Undang-Undang (UU) Hak Cipta, Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw memperoleh respons positif dari berbagai pihak. Bahkan, Komisi X DPR RI kini tengah menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pencipta seni, industri kreatif, akademisi, serta perwakilan masyarakat. “Tujuan utamanya adalah memperkuat UU Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta secara menyeluruh,” tutur Melly melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dirinya menjelaskan tujuan dari perjuangannya dalam merevisi UU adalah keprihatinan dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang semakin marak, terutama di era digital. Sebab itu, ia…
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja di sektor pertanian dan perikanan, khususnya yang terkena dampak signifikan dari penurunan daya beli masyarakat atau deflasi. Dalam situasi ini, ungkap Slamet, petani dan nelayan berada di posisi rentan karena pendapatan mereka sangat bergantung pada permintaan pasar yang saat ini cenderung melemah. “Mengutip dari Badan keahlian DPR, Harga barang di Indonesia menunjukkan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Sepanjang Mei hingga September 2023, harga masih mengalami inflasi dibandingkan tahun 2022, kecuali pada Agustus,” terang Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024) Anomali ini, imbuh…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal I-2024. Angka tersebut meningkat 83,5 persen sejak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. Tidak hanya itu saja, judi online juga berkontribusi meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk menindaklanjuti, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. “Maka kedepannya sebenarnya akar persoalannya ini bukan hanya pinjol atau judol tapi bagaimana…
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bersama Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan dua butir rekomendasi. “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan ICJR untuk memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Narkotika, yang merupakan RUU carry over, ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, serta usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2024–2029,” ujar Habiburokhman saat membacakan butir pertama rekomendasi dalam RDPU di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam butir rekomendasi kedua, politisi…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan agar serius memperhatikan mitigasi terhadap daerah-daerah rawan konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki 96 titik rawan yang harus diwaspadai berdasarkan pengalaman terdahulu. “Nah, Sumatera Utara ini juga salah satu tempat yang kita dengar agak cukup keras, ya, persaingan di bawahnya. Maka, perlu kita ingatkan kembali kepada para penyelenggara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Komisi II tentunya harus menggunakan peran pemerintah yang sudah ada, seperti misalnya dari kepolisian,…
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Sumatera Utara (Sumut) sudah berjalan baik dari segi tahapan persiapan, sesuai dengan perencanaan. Namun, Komisi II DPR mengingatkan bahwa penyelenggara harus tetap waspada karena telah memasuki tahapan-tahapan akhir yang berpotensi menimbulkan konflik. “Karena sudah masuk masa kampanye, semua energi akan terkumpul di situ, dan ada potensi konflik sosial, misalnya muncul hate speech, black campaign, dan segala macam yang pasti makin intensif terjadi. Hal seperti ini harus kita waspadai bersama,” ungkap Doli usai mengikuti Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR untuk meninjau kesiapan Pilkada Serentak di Kantor…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan agar proses pembuatan undang-undang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang Prolegnas RUU Prioritas 2025 dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. “Baleg terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat, agar setiap RUU yang disusun mencerminkan kebutuhan rakyat,” ujarnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11/2024).…
Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan utang para petani, nelayan dan UMKM di Perbankan. Penghapusan utang ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kebijakan pemerintah ini mendapat respon positif dari senayan. Satu di antara yang memberi apresiasi adalah Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief. Ia menilai keputusan ini diyakini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. “Keputusan presiden ini harus kita apresiasi dan dukung karena saat ini terjadi kelesuan ekonomi. Semua sektor merasakannya saat ini. Baik sektor industri atau UMKM. Suka tidak suka daya beli berkurang karena minimnya uang yang berputar saat ini. Dengan…
